JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 27 April 2026. Pertemuan tersebut membahas kondisi energi nasional di tengah tekanan geopolitik global yang berpotensi memengaruhi rantai pasok energi dunia.
Usai pertemuan, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah terus menjaga stabilitas energi nasional, baik dari sisi pasokan bahan bakar minyak (BBM), minyak mentah, maupun strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi.
Menurut Bahlil, kualitas BBM nasional, baik solar maupun bensin, saat ini masih berada di atas standar minimum nasional. Ia juga memastikan pasokan energi dalam negeri tetap aman meskipun situasi geopolitik di Timur Tengah, termasuk ketegangan di sekitar Selat Hormuz, sempat menimbulkan kekhawatiran terhadap distribusi energi global.
“Baik dari sisi BBM produk, baik solar maupun bensin. Dari semua spek, alhamdulillah semuanya di atas standar minimum nasional. Jadi, alhamdulillah sudah 2 bulan, hampir 2 bulan ketika kejadian geopolitik di Timur Tengah dengan Selat Hormuz, kita masih stabil,” ujar Bahlil.
Selain BBM, Bahlil juga melaporkan kondisi stok minyak mentah atau crude yang digunakan untuk kebutuhan pengembangan kilang nasional. Ia menyebut stok crude Indonesia masih berada di atas standar minimum nasional sehingga belum ada persoalan berarti dalam aspek pasokan.
“Menyangkut dengan crude kita dalam rangka pengembangan refinery, juga alhamdulillah stoknya di atas standar minimum nasional. Jadi, relatif nggak ada masalah,” imbuh Bahlil.
Dalam pertemuan tersebut, Bahlil juga memaparkan langkah pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor liquefied petroleum gas atau LPG. Saat ini, konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun. Namun, produksi dalam negeri baru berkisar 1,6 juta hingga 1,7 juta ton per tahun, sehingga sebagian besar kebutuhan masih harus dipenuhi dari impor.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah tengah mengkaji pemanfaatan compressed natural gas atau CNG sebagai salah satu alternatif substitusi LPG. Bahlil mengatakan rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan perlu difinalisasi agar dapat menjadi solusi yang tepat bagi kemandirian energi nasional.
“Sekarang lagi masih dalam pembahasan yang tadi saya laporkan adalah kita membuat CNG. Tapi ini masih dalam pembahasan. Saya harus finalisasi dan ini salah satu alternatif terbaik untuk kita mendorong agar kemandirian energi kita dari sektor LPG bisa dapat kita lakukan,” ungkap Bahlil.
Baca Juga :
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan strategi besar dalam menghadapi potensi krisis energi dunia. Bahlil menyebut ada tiga langkah utama yang menjadi fokus, yakni mengoptimalkan lifting minyak dan gas bumi, memperluas diversifikasi energi melalui program B50 untuk menekan impor solar, serta mendorong pengembangan bahan bakar berbasis etanol seperti E20 untuk bensin.
“Kita itu ada tiga hal yang harus kita lakukan dalam menghadapi krisis energi dunia sekarang. Yang pertama kita harus mengoptimalkan lifting kita. Yang kedua adalah mencari diversifikasi seperti B50. B50 itu kan mengurangi impor solar kita. Yang ketiga adalah kita harus dorong ke E untuk bensin, etanol. E20. Itu adalah bagian salah satu strategi,” jelas Bahlil.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berupaya memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi sekaligus memperkuat fondasi kemandirian energi nasional. Stabilitas pasokan jangka pendek tetap dijaga, sementara transformasi energi jangka panjang terus disiapkan agar Indonesia lebih siap menghadapi dinamika global.
