INVERSI – Pemerintah terus berupaya mengonsolidasikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan kelompok rentan mendapatkan asupan gizi yang memadai.
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menyatakan bahwa kendati program telah berjalan, cakupan bagi sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD (kelompok 3B) masih berada pada angka 38,51 persen dari target nasional 25,77 juta jiwa.
Dalam paparannya di depan Komisi IX DPR RI, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, menjelaskan bahwa sinergi data dengan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi langkah krusial. Sinergi ini diperlukan untuk memetakan wilayah mana saja yang distribusi makanannya belum maksimal, terutama pada segmen balita yang merupakan kelompok krusial dalam pencegahan stunting di Indonesia.
Pentingnya Data yang Presisi
Kemendukbangga menyadari bahwa program ini sangat bergantung pada akurasi data di lapangan. Dengan prevalensi stunting nasional yang berada di angka 19,8 persen pada 2024, pemerintah memiliki tantangan besar untuk menurunkannya sesuai target RPJMN.
Wihaji menekankan bahwa MBG bukan hanya soal distribusi makanan, tetapi soal memberikan intervensi nutrisi yang tepat waktu dan tepat sasaran. “Data BGN menunjukkan bahwa meskipun 75 persen dari total SPPG telah melayani kelompok 3B, namun secara jumlah sasaran individu, kita masih harus mengejar ketertinggalan terutama untuk balita non-PAUD,” ungkap Wihaji.
Ia menambahkan, kelompok balita non-PAUD merupakan populasi yang sulit dijangkau karena tidak berada dalam ekosistem sekolah formal seperti PAUD atau TK.
Optimalisasi Peran Kader dan Dashat
Untuk mengatasi kendala distribusi tersebut, pemerintah mengoptimalkan fungsi Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) sebagai pusat edukasi dan pemenuhan gizi lokal. Penggunaan infrastruktur Dapur Sehat ini dianggap efektif karena melibatkan masyarakat setempat secara langsung dalam pengelolaan dan pengawasan gizi.
Strategi penguatan dilakukan melalui peningkatan kapasitas personel TPK. Para kader tidak hanya bertugas mendistribusikan bantuan, tetapi juga berfungsi sebagai fasilitator perubahan perilaku keluarga dalam memilih dan mengolah pangan sehat.
Melalui penguatan kapasitas kader dan pemanfaatan data yang lebih analitis, Kemendukbangga menargetkan peningkatan partisipasi aktif keluarga dalam program ini pada semester kedua tahun 2026.
Baca Juga :
Komitmen Masa Depan
Pemerintah percaya bahwa melalui integrasi program MBG dengan pola pendampingan keluarga yang intensif, kualitas sumber daya manusia Indonesia akan meningkat pesat.
Target penurunan angka stunting ke level 18,8 persen pada 2025 merupakan target yang ambisius, namun dengan kolaborasi lintas sektoral antara BGN, pemerintah daerah, dan seluruh tim pendamping di lapangan, pemerintah optimis cakupan manfaat program akan terus meluas.
Upaya ini menegaskan bahwa kebijakan nasional mengenai gizi tidak bersifat stagnan, melainkan terus dievaluasi melalui analisis berbasis bukti (evidence-based policy) guna memberikan perlindungan maksimal bagi masa depan kesehatan anak-anak bangsa.
