Satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menorehkan sejumlah capaian penting, terutama di sektor energi. Langkah-langkah strategis menuju kemandirian energi nasional mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan pakar energi. Dalam diskusi publik bertajuk “Menakar Satu Tahun Kemandirian Energi: Janji dan Realisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang digelar di Malang dan Surabaya, para akademisi menilai arah kebijakan energi pemerintah sudah berada di jalur yang tepat.
Kemandirian Energi: Prioritas Strategis Pemerintahan Prabowo-Gibran
Sejak awal masa jabatan, Prabowo-Gibran menempatkan kemandirian energi sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Fokus utama adalah mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil dan memperluas pemanfaatan sumber energi lokal, termasuk biofuel dan EBT.
Langkah ini dinilai sebagai respons terhadap tantangan global seperti fluktuasi harga minyak, krisis energi, dan transisi menuju ekonomi hijau.
Mandatori E10 dan B50: Terobosan Biofuel untuk Transportasi
Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Prof Wardana, menyebut bahwa pemerintah melalui Kementerian ESDM tengah menyiapkan mandatori E10 (campuran 10% etanol dalam bensin) dan B50 (campuran 50% biodiesel dalam solar) yang akan diberlakukan pada 2026.
Menurut Prof Wardana, kebijakan ini berpotensi mengurangi impor minyak hingga 10–20 persen karena sebagian besar BBM yang diimpor digunakan untuk transportasi.
“Dengan menaikkan campuran biofuel, hampir semua BBM yang kita impor itu untuk kendaraan. Jadi kalau kita pakai E10 atau B50, impor kita bisa turun 10 sampai 20 persen,” ujar Prof Wardana.
Energi Baru Terbarukan (EBT): Konsistensi dan Ekspansi
Koordinator Proyek Renewable Energy Integration Demonstrator Indonesia (REIDI) dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Ary Bachtiar Krishna Putra, menilai bahwa langkah pemerintah dalam memperluas pemanfaatan EBT sudah berada di jalur yang tepat.
Pemerintah telah meresmikan 55 proyek EBT dengan total kapasitas 379,7 MW, mencakup pembangkit listrik tenaga surya, mikrohidro, dan biomassa.
“Konsistensi pemerintah dalam menjaga arah pembangunan menuju kemandirian energi yang berkelanjutan sangat kami apresiasi,” ujar Ary Bachtiar.
Hilirisasi dan Optimalisasi Sumber Daya Lokal
Selain biofuel dan EBT, pemerintah juga mendorong hilirisasi sumber daya energi lokal seperti batu bara dan gas alam. Tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja di sektor energi.
Langkah ini dinilai sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap energi impor.
Capaian Kinerja Energi Nasional 2025
Berikut beberapa capaian penting sektor energi selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran:
| Capaian | Detail |
|---|---|
| Lifting Migas | Melampaui target APBN 2025 |
| Proyek EBT | 55 proyek dengan kapasitas 379,7 MW |
| Mandatori Biofuel | E10 dan B50 disiapkan untuk 2026 |
| Penurunan Impor BBM | Potensi penurunan hingga 20% |
Perspektif Akademisi: Kebijakan Berpihak pada Rakyat
Para akademisi menilai bahwa kebijakan energi Prabowo-Gibran tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga berpihak pada rakyat. Penggunaan biofuel dan EBT dinilai lebih ramah lingkungan dan membuka peluang bagi petani dan pelaku UMKM di sektor energi.
“Kemandirian energi bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal keberpihakan pada rakyat dan lingkungan,” ujar salah satu peserta diskusi di Surabaya.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meski capaian awal cukup positif, para akademisi juga mengingatkan bahwa tantangan besar masih menanti:
- Infrastruktur distribusi biofuel dan EBT
- Edukasi publik tentang transisi energi
- Investasi dan insentif bagi pelaku industri
- Harmonisasi regulasi antar kementerian
Namun, dengan komitmen politik yang kuat dan dukungan akademisi, Indonesia dinilai mampu mewujudkan swasembada energi dalam waktu dekat.
Kemandirian Energi Bukan Lagi Mimpi
Langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dalam satu tahun terakhir menunjukkan bahwa kemandirian energi bukan lagi mimpi, melainkan target yang bisa dicapai. Dukungan akademisi terhadap kebijakan biofuel, EBT, dan hilirisasi menjadi validasi bahwa arah pembangunan energi nasional sudah berada di jalur yang benar.
Dengan sinergi antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat, Indonesia bisa menjadi negara yang mandiri secara energi, berdaulat secara ekonomi, dan berkelanjutan secara lingkungan.