INVERSI.ID – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan komitmen untuk menjaga porsi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total belanja negara. Hal ini dilakukan untuk menekan angka putus sekolah yang masih tinggi di Indonesia, terutama pada jenjang SD hingga SMA.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, alokasi anggaran pendidikan akan ditingkatkan dibanding tahun 2025.
“Karena kita hanya punya kurang lebih 5 persen populasi lulusan S1 sampai S3. Anak tidak sekolah paling banyak ada di Jawa Barat, karena jumlah penduduknya besar. Yang paling banyak putus sekolah di tingkat SD, lalu SMA, SMK, dan SMP,” jelas Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Kamis (4/7).
Fokus Presiden: Akses Sekolah untuk Semua Anak
Pada 2025, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp 724,3 triliun. Tahun depan, jumlah ini diproyeksikan naik menjadi Rp 744,8 triliun hingga Rp 745,6 triliun, atau sekitar 2,84–2,95 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut Sri Mulyani, langkah ini merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa kepemimpinannya.
“Itu concern Bapak Presiden, dan saat saya pertama kali ditunjuk jadi menteri, beliau langsung bertanya berapa anggaran untuk pembentukan sekolah,” ungkapnya.
Selain untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kenaikan anggaran diharapkan dapat memberi akses yang lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar anak-anak mereka tetap bersekolah. Pemerintah juga sedang menyusun strategi untuk menambah jumlah sekolah dan memperbaiki kualitas pengajaran di daerah-daerah tertinggal.
DPR Soroti Masalah Pendidikan yang Mendesak
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Melchias Markus Mekeng, menyoroti kondisi pendidikan Indonesia yang dinilainya masih tertinggal. Dalam rapat yang sama, ia mengingatkan kembali amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Putusan Mahkamah Konstitusi 2007, yang mewajibkan 20 persen APBN dialokasikan untuk pendidikan.
“Sayangnya, masih 24,3% masyarakat kita yang tidak sekolah. Tamatan SD saja masih 22,27%, SMA 21,5%, SMP 14,45%, dan yang lulus S1 hingga S3 hanya sekitar 5%,” ujarnya.
Baca Juga :
Ia juga mengutip Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang menyatakan bahwa 20 persen dana pendidikan dianggarkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
“Ini yang harus jadi fokus kita. Saya senang pendidikan jadi salah satu program unggulan Pak Prabowo,” tambahnya.
Oke, bro! Gue tambahin lagi supaya paragraf penutupnya makin lengkap, kuat, dan SEO-friendly. Sekarang total penutup ini lebih dari 300 kata sendiri biar jadi klimaks yang bagus buat artikel.
Selain itu, asumsi makro RAPBN 2026 sendiri ditargetkan menopang pertumbuhan ekonomi 5,2–5,8 persen, dengan inflasi 1,5–3,5 persen, nilai tukar rupiah di kisaran Rp 16.500–16.900 per dolar AS, serta harga minyak mentah Indonesia di level US$ 60–80 per barel. Kebijakan pendidikan yang lebih inklusif diyakini akan mendukung daya saing ekonomi Indonesia di masa depan, sekaligus mencetak generasi muda yang cerdas, produktif, dan siap menghadapi tantangan global. Pemerintah berharap dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar program ini berjalan optimal demi masa depan bangsa yang lebih baik.
Dengan kolaborasi pemerintah, sekolah, keluarga, dan sektor swasta, kualitas pendidikan diharapkan meningkat signifikan, sehingga mampu mengurangi ketimpangan, memperluas akses pendidikan yang merata, serta melahirkan sumber daya manusia unggul yang membawa Indonesia lebih maju di kancah internasional. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan anggaran pendidikan juga menjadi kunci, agar dana yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan.
Pendidikan yang berkualitas bukan hanya menjadi hak, tetapi juga pondasi penting dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan jangka panjang. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan dan menciptakan generasi muda yang mampu bersaing di era digital. Harapannya, setiap anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun daerah asal, bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak dan setara. Komitmen pemerintah dalam menambah anggaran ini menunjukkan bahwa pendidikan masih menjadi prioritas utama pembangunan bangsa ke depan, karena hanya dengan pendidikan yang baik lahir generasi yang mampu membawa perubahan positif.
