JAKARTA — Pemerintah menegaskan program mandatory biodiesel B50 bukan sekadar kebijakan energi, melainkan strategi besar menuju kemandirian nasional. Di tengah kritik sejumlah lembaga think tank soal potensi hilangnya devisa ekspor crude palm oil (CPO), pemerintah justru menilai pengalihan CPO untuk kebutuhan domestik adalah langkah yang jauh lebih menguntungkan bagi Indonesia.
Alih-alih menjual bahan mentah ke luar negeri dan terus bergantung pada gejolak pasar global, CPO kini diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui implementasi biodiesel B50 yang diproyeksikan mampu menghemat impor BBM solar hingga Rp 139,8 triliun pada 2026.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan menegaskan bahwa implementasi B50 memberikan dampak langsung terhadap efisiensi anggaran negara.
“Implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat langsung terhadap anggaran negara,” kata Ferry dalam seminar nasional bertajuk Implementasi Program Biodiesel B50: Peluang, Tantangan, dan Strategi Nasional di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Data pemerintah menunjukkan, penghematan devisa dari program biodiesel mencapai Rp133,3 triliun pada 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi Rp139,8 triliun pada 2026.
Menurut Ferry, efisiensi tersebut berasal dari berkurangnya impor solar sekaligus penghematan anggaran insentif biodiesel.
“Paling tidak pemerintah bisa menjaga efisiensi anggaran, itu terutama dari BPDB sebesar paling tidak Rp48 triliun, yang berasal dari penghematan anggaran insentif biodiesel dan pengurangan impor BBM,” ungkapnya.
Narasi ini menjadi bantahan terhadap pandangan yang menyebut pengalihan CPO ke dalam negeri akan membuat Indonesia kehilangan devisa ekspor hingga US$10–12 miliar. Pemerintah menilai pendekatan tersebut terlalu sempit karena hanya melihat sisi ekspor mentah, tanpa menghitung dampak strategis terhadap pengurangan impor energi dan stabilitas ekonomi nasional.
Selain mengurangi ketergantungan pada impor BBM, implementasi B50 juga meningkatkan nilai tambah industri sawit domestik. Nilai tambah crude palm oil (CPO) tercatat mencapai Rp20,92 triliun pada 2025 dan diperkirakan naik menjadi Rp21,94 triliun pada 2026.
Baca Juga :
Program ini juga berdampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Pada 2025, industri sawit dan turunannya menyerap sekitar 1,88 juta tenaga kerja dan diproyeksikan meningkat menjadi 1,97 juta tenaga kerja pada 2026.
“Yang pengen kita jaga tadi buffer-buffer kita itu, baik buffer di APBN, buffer di masyarakat, dan salah satunya dari sisi energi, makanya didorong B50,” ujar Ferry.
Pemerintah berencana mulai menerapkan mandatory biodiesel B50 pada 1 Juli 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar memperkuat swasembada energi sekaligus mengurangi dominasi impor solar yang selama ini membebani devisa negara.
