INVERSI.ID – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk sejumlah wilayah di Aceh tidak mengalami pemotongan. Kepastian itu didapat saat Dasco melakukan komunikasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto di sela rapat koordinasi penanganan bencana di Banda Aceh, Sabtu (11/1).
Dalam momen tersebut, Dasco menghubungkan Presiden Prabowo dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas kondisi keuangan daerah terdampak bencana, khususnya terkait alokasi anggaran.
Anggaran Aceh Dipastikan Aman
Peristiwa itu terjadi ketika Menkeu Purbaya memaparkan kondisi fiskal bagi daerah bencana dan meminta pemerintah daerah tidak ragu memanfaatkan anggaran yang tersedia. Purbaya menyampaikan rencananya untuk melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo, sekaligus meminta bantuan Dasco untuk mengomunikasikan hal tersebut.
Rapat sempat dihentikan sementara saat Dasco menelepon Presiden Prabowo dan langsung menyambungkan percakapan tersebut dengan Purbaya agar pesan Presiden dapat didengar secara langsung.
“Jadi clear, untuk tahun ini anggaran anda akan penuh seperti tahun lalu, nggak akan dipotong,” kata Purbaya setelah mendengar telepon itu.
Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya belum sempat menghubungi Presiden Prabowo secara langsung karena agenda yang padat. Namun, ia memastikan Presiden telah menyetujui agar anggaran untuk daerah di Aceh tetap utuh.
“Pak Ketua (Dasco) sudah telepon, dan Pak Presiden bilang setuju. Sudah kita hitung semuanya secara anggaran, bisa, tak ada masalah,” kata Menkeu.
Ia juga menyebutkan bahwa pada 2 Januari 2026, pemerintah telah mengirimkan anggaran untuk Pemerintah Provinsi Aceh serta pemerintah kabupaten dan kota dengan total mencapai Rp1,2 triliun. Dengan demikian, pendanaan tidak lagi menjadi kendala utama bagi daerah terdampak bencana di Aceh.
Satgas Pemulihan Bencana Sumatera Mulai Bergerak
Sementara itu, Dasco menyampaikan hasil rapat yang menyepakati bahwa per 10 Januari 2026, proses pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera akan ditangani oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dibentuk pemerintah.
Baca Juga :
Satgas tersebut akan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sementara DPR akan menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, anggaran, serta koordinasi.
“Sehingga Satgas Pemulihan Bencana Sumatera, DPR akan menjalankan fungsi di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan koordinasi,” kata Dasco.
Target Pemulihan Sebelum Ramadhan
Lebih lanjut, Dasco menegaskan bahwa Pemerintah dan DPR menargetkan seluruh roda pemerintahan di daerah-daerah Sumatera yang terdampak bencana dapat kembali berjalan normal sebelum memasuki Bulan Ramadhan.
“Dan seluruh daerah terdampak telah tersentuh secara bertahap dan dapat dimaksimalkan agar dapat selesai tertanggulangi diusahakan sebelum Lebaran,” katanya.
