INVERSI.ID – Guru Besar Ekonomi Mikro Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Dr. Eeng Ahman, menilai penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green merupakan langkah yang wajar dari sisi bisnis di tengah tekanan ekonomi global yang terus meningkat.
Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga ketersediaan dan stabilitas harga BBM bersubsidi, khususnya Pertalite dan Biosolar, sebagai instrumen penting untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.
“Dalam teori ekonomi, ketika suatu barang menjadi makin langka atau biaya memperolehnya meningkat, maka harga cenderung naik. Begitu pula untuk barang impor, pelemahan nilai mata uang domestik akan meningkatkan biaya pengadaan,” kata Eeng saat dihubungi dari Bandung, Sabtu.
Menurut Eeng, kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipicu ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, ditambah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, telah meningkatkan biaya impor energi yang harus ditanggung Indonesia.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada struktur biaya di sektor energi, sehingga perusahaan yang bergerak dalam mekanisme pasar, termasuk Pertamina, perlu melakukan penyesuaian harga untuk menjaga keberlanjutan operasional dan menghindari potensi kerugian yang lebih besar.
Ia menjelaskan bahwa keputusan menaikkan harga BBM non-subsidi harus dilihat sebagai bagian dari strategi korporasi dalam menghadapi perubahan kondisi pasar global yang tidak menentu.
Meski begitu, Eeng mengingatkan bahwa dampak kenaikan harga BBM dapat merembet ke berbagai sektor ekonomi, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), transportasi, hingga industri kuliner yang sangat bergantung pada biaya distribusi dan operasional.
Karena itu, menurutnya diperlukan langkah-langkah mitigasi agar efek lanjutan terhadap masyarakat tidak semakin besar.
“Dalam jangka pendek, yang paling realistis adalah mendorong efisiensi penggunaan BBM, baik oleh masyarakat, pelaku usaha, maupun pemerintah,” ujarnya.
Baca Juga :
Lebih lanjut, Eeng menegaskan bahwa pemerintah sebaiknya tidak melakukan perubahan terhadap kebijakan BBM bersubsidi dalam waktu dekat. Menurutnya, subsidi energi saat ini masih menjadi penyangga utama bagi masyarakat rentan dan pelaku usaha kecil.
Keberadaan Pertalite dan Biosolar dinilai memiliki peran penting dalam menjaga aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus menahan laju inflasi, khususnya pada sektor pangan yang sangat sensitif terhadap kenaikan biaya distribusi.
Selain fokus pada solusi jangka pendek, Eeng juga mendorong pemerintah mempercepat langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Salah satu upaya yang dinilai penting adalah meningkatkan kapasitas produksi energi dalam negeri dan memperluas pembangunan fasilitas pengolahan energi domestik.
“Dalam jangka panjang pemerintah harus memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan kapasitas produksi energi domestik dan upaya mencapai swasembada energi,” ucap Eeng.
Menurutnya, kemandirian energi menjadi faktor krusial agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada dinamika harga komoditas global yang kerap berfluktuasi akibat situasi geopolitik maupun ekonomi dunia.
Eeng menambahkan bahwa swasembada energi dan ketahanan pangan harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih kuat. Dengan demikian, Indonesia akan memiliki daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai ketidakpastian global di masa mendatang.
Di tengah gejolak harga energi dunia, keseimbangan antara keberlanjutan bisnis sektor energi dan perlindungan terhadap masyarakat menjadi tantangan yang harus dikelola secara cermat agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.
