Inversi Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan pembenahan operasional dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh pelosok Indonesia, termasuk di wilayah Papua Tengah.
Hingga akhir Mei 2026, sebanyak 28 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di provinsi tersebut telah kembali aktif melayani kebutuhan nutrisi bagi pelajar serta kelompok rentan 3B, yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Papua Tengah, Nalen Situmorang, mengungkapkan bahwa progres ini dicapai melalui proses evaluasi dan perbaikan tata kelola yang dilakukan secara bertahap. Sebelumnya, sempat terjadi penghentian operasional sementara terhadap 11 dari total 33 SPPG yang tersebar di wilayah Papua Tengah guna memastikan standar higienitas dan operasional terpenuhi.
“Sejak 4 April lalu, kami secara intensif melakukan perbaikan. Hasilnya, enam SPPG telah berhasil memenuhi kualifikasi standar dan kembali beroperasi. Dengan demikian, saat ini terdapat 28 SPPG yang telah aktif melayani program MBG bagi masyarakat,” ujar Nalen dalam keterangannya di Nabire.
Tantangan Operasional dan Komitmen Pembenahan
Lebih lanjut, Nalen merinci bahwa enam unit yang baru saja kembali aktif tersebut terdiri atas lima unit yang berlokasi di Kabupaten Nabire dan satu unit di Kabupaten Mimika.
Sementara itu, lima unit SPPG lainnya yang masih belum beroperasi saat ini seluruhnya berlokasi di Kabupaten Mimika. Pihaknya menegaskan bahwa unit-unit tersebut masih dalam tahap pembenahan menyeluruh untuk memastikan kualitas pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BGN pusat.
Secara keseluruhan, wilayah Papua Tengah saat ini memiliki 33 unit SPPG yang terdistribusi ke dalam tiga kabupaten: 14 unit di Nabire, 18 unit di Mimika, dan satu unit di Deiyai. Pengembangan jaringan ini dipandang krusial mengingat tantangan geografis yang cukup signifikan di wilayah Papua.
Mitigasi Inflasi dan Stabilitas Pangan Lokal
Di tengah upaya perluasan jangkauan program, Nalen memberikan catatan penting mengenai potensi dampak ekonomi di tingkat daerah. Ia memperingatkan bahwa peningkatan jumlah unit SPPG yang aktif harus dibarengi dengan strategi manajemen logistik yang tepat agar tidak menimbulkan gejolak pada ketersediaan pangan di pasar lokal.
“Kami menyadari bahwa bertambahnya jumlah SPPG yang beroperasi akan meningkatkan permintaan terhadap bahan pangan secara signifikan. Di Nabire sendiri, dengan 14 unit SPPG yang beroperasi, mulai terlihat sinyal kelangkaan bahan pokok. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati agar program MBG tidak memicu inflasi yang dapat memberatkan masyarakat luas,” tegas Nalen.
Baca Juga :
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan penyedia bahan pangan lokal untuk memastikan rantai pasok tetap terjaga. Tanpa koordinasi yang kuat, dikhawatirkan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ini justru akan menciptakan beban ekonomi baru akibat kenaikan harga bahan pokok di pasar setempat.
Menjangkau Wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T)
Menatap ke masa depan, Badan Gizi Nasional memiliki agenda strategis untuk memperluas cakupan layanan ke lima kabupaten lainnya di Papua Tengah yang saat ini belum memiliki fasilitas SPPG. Rencana ekspansi ini juga mencakup penambahan unit di Kabupaten Deiyai untuk menyeimbangkan distribusi layanan.
Namun, Nalen mengakui bahwa pembangunan dan pengembangan SPPG di wilayah Papua memiliki tantangan unik. Mayoritas lokasi yang disasar masuk dalam kategori wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang minim infrastruktur pendukung.
“Pengembangan SPPG di wilayah 3T menuntut kerja ekstra. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat agar pembangunan fasilitas dapat berjalan lancar. Dukungan dari pemerintah daerah sangat krusial, mulai dari penyediaan lahan, aksesibilitas logistik, hingga penyelarasan data penerima manfaat,” tutur Nalen.
Program MBG di Papua Tengah bukan sekadar perihal penyaluran makanan, melainkan upaya besar untuk meningkatkan kualitas SDM di wilayah timur Indonesia.
Dengan memastikan akses gizi yang merata dan berkelanjutan bagi pelajar serta kelompok ibu dan anak, BGN berharap dapat menurunkan prevalensi stunting dan meningkatkan angka partisipasi belajar di wilayah-wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses gizi.
Sinergi antara pemerintah pusat melalui BGN dan dukungan nyata dari pemerintah daerah diharapkan menjadi kunci utama dalam mewujudkan ketahanan gizi yang berkesinambungan di Papua Tengah.
Melalui evaluasi yang terus-menerus dan penyesuaian strategi di lapangan, pemerintah optimis bahwa seluruh SPPG dapat segera beroperasi penuh dengan standar kualitas yang terjaga demi kesejahteraan generasi penerus bangsa.
