INVERSI.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berjanji memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa SMA/MA yang gagal masuk sekolah negeri dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025. Bantuan ini diberikan kepada siswa yang melanjutkan pendidikan di sekolah swasta yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Saya tidak mau lagi ada keributan saat penerimaan siswa SMA/MA. Dinas Pendidikan dan Kemenag harus menetapkan daya tampung secara jelas,” kata Dedi dalam keterangan resminya, Sabtu (26/4).
Dedi menegaskan, permasalahan utama PPDB adalah daya tampung sekolah negeri yang belum mencukupi serta akses pendidikan yang belum merata, terutama di daerah pelosok. Jika kapasitas sekolah negeri tidak mampu menampung semua siswa, maka mereka akan diarahkan ke sekolah swasta yang sudah ditunjuk, dengan pembiayaan dari Pemprov Jabar, asalkan lokasinya jelas dan terjangkau.
Menurut Dedi, pelaksanaan PPDB selama ini kerap menuai kritik publik akibat indikasi kecurangan. Ia juga menyoroti persoalan serupa di tingkat SD dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Rencana pembiayaan siswa di sekolah swasta ini telah dibahas dalam rapat pimpinan bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota, dan pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat.
“Reformasi pendidikan ini adalah bagian dari program strategis yang akan kita mulai tahun 2025. Harapannya, siswa dan guru di Jabar akan memiliki karakter yang lebih kuat,” ujar Dedi.
Fokus pada Penataan Pendidikan dan Pembinaan Karakter
Selain memperbaiki sistem penerimaan siswa, Dedi menekankan pentingnya peningkatan kualitas guru. Ia menegaskan bahwa rekrutmen guru ke depan harus dilakukan secara transparan dan profesional. Guru-guru di Jawa Barat juga akan menjalani pelatihan karakter untuk memenuhi standar pendidikan yang diharapkan.
Tak hanya itu, Pemprov Jabar juga akan menerapkan program pembinaan karakter ala militer bagi siswa yang terlibat dalam tindak kriminal dan kegiatan negatif. Program ini bekerja sama dengan TNI dan Polri, dan akan mulai diterapkan pada 2 Mei 2025 di beberapa wilayah.
Baca Juga :
“Selama enam bulan, siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya,” pungkas Dedi.***
