JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo, mengecam ketergantungan RI pada impor garam dari Australia, menyebutnya bukti lemahnya keberpihakan pada petani lokal.
Firman menegaskan, murahnya harga garam Australia bukan karena kualitas petani Indonesia lebih rendah, tetapi karena negara gagal menghadirkan sistem produksi yang modern dan adil bagi petani.
“Australia bisa menjual garam lebih murah karena teknologi mereka jauh lebih maju, skala produksinya besar, dan infrastrukturnya kuat. Di Indonesia, petani dibiarkan berjuang sendiri dengan alat tradisional dan ketergantungan pada cuaca,” tegas Firman, Senin (16/2/2026).
Di Australia, produksi garam dilakukan dengan sistem industri berbasis penguapan air laut dalam kolam-kolam besar, menggunakan manajemen modern dan dukungan infrastruktur negara. Air laut dipompa ke tambak raksasa, diuapkan oleh sinar matahari, lalu dikristalkan dan dipanen dengan efisiensi tinggi.
Sementara itu, di Indonesia, mayoritas petani garam masih bergantung pada metode konvensional yang rentan hujan, tanpa teknologi pemurnian, tanpa gudang penyimpanan memadai, dan tanpa jaminan harga.
Firman menyebut kondisi ini sebagai bentuk ketidakadilan struktural.
“Petani kita disuruh bersaing dengan produk industri asing, tapi negara tidak pernah memberikan senjata yang setara. Ini bukan soal kemampuan petani, ini soal keberpihakan negara,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masalah kualitas garam lokal yang sering dijadikan alasan untuk membuka keran impor.
Menurutnya, kualitas rendah bukan kesalahan petani, melainkan akibat tidak adanya investasi negara pada teknologi pascapanen dan standardisasi industri.
Baca Juga :
“Kalau pemerintah serius, kualitas bisa ditingkatkan. Yang tidak serius itu kebijakan. Lebih mudah impor daripada membangun industri garam nasional,” sindirnya.
Firman memperingatkan, ketergantungan pada garam impor bukan hanya mematikan ekonomi petani, tetapi juga mengancam kedaulatan pangan nasional.
“Kalau garam saja kita tergantung pada negara lain, ini bahaya. Garam itu kebutuhan strategis. Negara tidak boleh menyerah pada pasar dan membiarkan petani dikorbankan,” tegasnya.
Komisi IV DPR, kata Firman, akan terus menekan pemerintah agar menghentikan kebijakan impor yang merugikan petani dan segera membangun ekosistem industri garam nasional yang modern, mandiri, dan berdaulat.
