Sampaikan ke Pusat Jika Tak Sanggup
Menurutnya, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) harus secara langsung mengkaji bagaimana mengintegrasikan semua pembangunan tersebut dengan sentra-sentra kawasan produktif, seperti wilayah pariwisata, perkebunan, pertanian, dan sentra kerajinan.
“Itu yang harusnya dikerjakan daerah. Kalau betul tidak sanggup, sampaikan ke pusat,” tegasnya.
Jokowi menekankan bahwa semua kebijakan pembangunan harus dijalankan secara berkesinambungan dari pemerintah pusat hingga daerah.
Baca Juga: Profil dan Biodata Gelandang Persib Levy Clement Madinda Fokus Menang di Kandang
Dia juga mengingatkan agar setiap rencana pembangunan yang diajukan oleh kementerian terkait harus didiskusikan terlebih dahulu dengan pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan mereka dalam melanjutkan pembangunan tersebut.
“Ketuk pintu, kulo nuwun. Kalau nggak sanggup geser ke provinsi lain. Tapi biasanya memang kalau ditanya ke gubernur, bupati, wali kota biasanya bilang sanggup. Waktu (pembangunan) selesai, (mereka bilang) ‘waduh berat pak, APBD kita habis untuk ini, untuk ini’. Padahal sudah sanggup itu di depan,” ujar Presiden.
Oleh karena itu, Presiden menegaskan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam setiap program pembangunan. Dia meminta agar Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip keselarasan antara pusat dan daerah.
