Presiden Jokowi disebut bakal buat koalisi besar tanpa PDIP. Lebih lanjut, kata pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang, hal itu tidaklah mungkin terjadi dan dilakukan oleh Jokowi.
Dugaan bakal buat koalisi besar tanpa PDIP muncul, saat Jokowi menghadiri acara Silaturahmi Ramadan yang digelar di kantor DPP PAN, Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam acara tersebut, juga dihadiri oleh dua koalisi besar.
Dua koalisi besar yang menghadiri silaturahmi Ramadan di kantor DPP PAN itu adalah, Koalisi Indonesia bersatu dengan anggota Golkar, PPP dan PAN yang dibentuk sejak 4 Juni 2022, serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang terdiri dari Partai Gerindra dan PKB.
“Wacana koalisi besar ini memang tidak menghadirkan PDIP di dalamnya, sehingga langkah ini merupakan inisiatif Jokowi semata atau memang ada pesan politik dari PDIP melalui Jokowi, semua masih dalam spekulasi karena tidak mungkin Jokowi meninggalkan PDIP dan memprakarsai koalisi sendirian,” kata pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, dilansir dari Antara, Selasa, 4 April 2023.
Harapan Jokowi
Sebetulnya, dalam acara silaturahmi Ramadan di kantor DPP PAN, Jokowi memiliki harapan agar koalisi partai politik dapat bergabung dalam koalisi besar dan dilakukan demi kepentingan dan kebaikan rakyat.
Menurut pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang itu, langkah Jokowi untuk mengumpulkan kedua koalisi besar, yakni koalisi Indonesia Raya (KIR) dan koalisi Indonesia bersatu (KIB), memang menjadi sebuah spekulasi publik akan ada sebuah koalisi besar yang akan dibentuk Jokowi tanpa PDIP.
Pemeran kunci
Ahmad Atang mengatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu adalah pemeran kunci untuk menggabungkan kedua koalisi besar yang selama ini berajalan sendiri-sendiri.
Baca Juga :
Tanpa Nasdem
Dugaan juga muncul, bahwa koalisi pendukung pemerintahan Jokowi juga akan tanpa Partai Nasdem yang bakal memajukan Anies Baswedan sebagai calon Presiden pada Pilpres 2024.
Tidak mungkin
Masih menurut Ahmad Tatang, koalisi besar tanpa adanya PDIP adalah tidak mungkin terjadi. Kerena, seorang Jokowi tidak mungkin dengan mudah dapat meninggalkan PDIP.
Namun, tegas Ahmad Tatang, hal itu masih sebuah spekulasi yang mungkin terjadi.
