INVERSI – Pemerintah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, mengambil langkah tegas untuk mendorong percepatan operasional 30 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat segera dirasakan oleh masyarakat di pelosok-pelosok kampung, yang saat ini sangat menantikan kehadiran program prioritas nasional tersebut.
Wakil Bupati Sorong, H. Sutejo, dalam keterangannya di Aimas, Senin (30/06/2026), menegaskan bahwa Kabupaten Sorong memegang alokasi dapur MBG wilayah 3T terbanyak di Provinsi Papua Barat Daya.
Sayangnya, hingga saat ini, sebagian besar infrastruktur dapur tersebut belum dapat berfungsi optimal. Hal ini memicu pertanyaan konstan dari warga setempat yang mengharapkan bantuan nutrisi tersebut sebagai penopang kesehatan anak-anak mereka.
Kesenjangan Ekspektasi dan Realitas
Sutejo mencatat adanya perbedaan dinamika yang cukup kontras antara wilayah perkotaan dan wilayah 3T. Jika di kota-kota besar penerima manfaat lebih banyak menyoroti variasi menu, masyarakat di pelosok Sorong justru menanti kepastian kapan distribusi makanan bergizi tersebut akan dimulai.
Kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Sorong ke distrik-distrik selalu diwarnai oleh pertanyaan dari warga, kepala kampung, hingga kepala distrik mengenai kapan dapur-dapur tersebut akan mulai mengepulkan asap masakan.
“Masyarakat kampung memiliki antusiasme yang sangat tinggi. Mereka tidak lagi bertanya soal menu, melainkan bertanya kapan program ini benar-benar bisa dirasakan. Kami merasa bertanggung jawab untuk segera menjawab harapan ini agar kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah tetap terjaga,” ungkap Sutejo.
Diplomasi Birokrasi bagi Rakyat
Pemerintah Kabupaten Sorong kini tengah mengintensifkan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Sutejo berharap pihak provinsi dapat bertindak sebagai fasilitator utama yang menjembatani koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Fokus utama dari mediasi ini adalah percepatan proses administrasi, sinkronisasi kebijakan anggaran, serta pemangkasan birokrasi yang menghambat operasional dapur. Operasional 30 dapur ini dianggap krusial karena jangkauannya yang luas bagi 13.289 penerima manfaat di Kabupaten Sorong. Selain sebagai pusat penyedia gizi, dapur-dapur ini diproyeksikan menjadi episentrum baru bagi perekonomian lokal.
Baca Juga :
Dengan beroperasinya unit-unit tersebut, tenaga kerja setempat akan terserap, dan produk pertanian lokal akan memiliki pangsa pasar yang pasti, sehingga kemandirian ekonomi kampung dapat tumbuh seiring dengan perbaikan gizi masyarakat.
