INVERSI.ID – Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyiapkan National Command Center yang dijadwalkan mulai beroperasi pada pertengahan Mei 2026. Pusat kendali nasional tersebut nantinya akan menjadi pusat koordinasi pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia.
Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti, mengungkapkan command center itu akan ditempatkan di Kemenko Pangan sebagai pusat pemantauan dan koordinasi lintas daerah.
“Jadi, command center nanti untuk (pelaksanaan program MBG) se-Indonesia itu ada di Kemenko Pangan, rencananya Insyaallah di-launching (resmikan) 17 Mei, sekitar tanggal itu,” ucap Nani Hendiarti di Jakarta, Minggu.
Menurutnya, kehadiran command center diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga berbagai pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG.
Tak hanya itu, pemerintah juga ingin meningkatkan kualitas tata kelola program sekaligus memperbaiki layanan yang diberikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tersebut dilakukan agar target intervensi program dapat tercapai secara maksimal sepanjang 2026.
“Di 2026 ini kami fokus kepada peningkatan kualitas, jadi melalui perbaikan tata kelola. Kemudian kami juga melihat bahwa pemenuhan target intervensi (program MBG) ini juga harus dicapai tentunya,” kata Nani.
Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan, pemerintah telah menghentikan sementara operasional ribuan SPPG yang dinilai belum memenuhi standar. Mayoritas persoalan yang ditemukan berkaitan dengan kasus keracunan makanan serta fasilitas yang dianggap tidak higienis.
Per 24 April 2026, tercatat sebanyak 1.789 SPPG masih menjalani penghentian operasional sementara. Jumlah tersebut menurun cukup signifikan dibandingkan sebelumnya yang sempat mencapai 3.000 unit.
Meski begitu, pemerintah mengakui masih ada sejumlah SPPG yang menghadapi persoalan kompleks dan membutuhkan evaluasi lebih lanjut bersama Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana utama program MBG.
Baca Juga :
“Memang ada beberapa (SPPG) yang mungkin sulit (diperbaiki). Nah, itu yang perlu dikonsultasikan. Apakah perlu dicarikan lokasi lain atau bagaimana, itu perlu didiskusikan dengan BGN tentunya,” imbuh Nani.
Selain memperkuat kualitas layanan dan tata kelola, pemerintah juga akan memfokuskan program MBG pada peningkatan efektivitas manfaat bagi masyarakat. Edukasi terkait pilihan makanan sehat dan bergizi pun menjadi salah satu prioritas utama agar program ini tidak hanya berjalan luas, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesehatan penerima manfaat.
