Inversi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan dampak positif yang luas, tidak hanya dalam aspek kesehatan, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Hal tersebut terungkap dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi IX DPR RI melalui peninjauan langsung ke salah satu sekolah penerima manfaat, yaitu SD Katolik Tanjungpinang, pada Kamis (23/04/2026).
Sekolah tersebut merupakan salah satu penerima suplai makanan bergizi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di Tanjungpinang Timur, Kampung Bulang II. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa pelaksanaan program MBG berjalan sesuai dengan tujuan, sekaligus mengidentifikasi dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya para siswa.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mengungkapkan bahwa hasil peninjauan di lapangan menunjukkan respons yang sangat positif dari para siswa. Antusiasme terlihat jelas saat siswa menerima dan mengonsumsi makanan yang disediakan melalui program MBG.
“Dari beberapa kelas yang kami kunjungi, siswa terlihat sangat antusias. Bahkan, ada yang menyampaikan bahwa mereka berangkat ke sekolah tanpa sarapan, sehingga program ini sangat membantu mereka untuk tetap bisa makan di pagi hari,” ujarnya.
Temuan ini menegaskan bahwa program MBG tidak hanya berperan sebagai penyedia asupan gizi, tetapi juga menjadi solusi konkret dalam mengatasi permasalahan siswa yang tidak sempat atau tidak memiliki akses terhadap sarapan sebelum berangkat ke sekolah.
Dengan adanya program ini, kebutuhan dasar siswa dapat terpenuhi, sehingga mereka dapat mengikuti kegiatan belajar dengan kondisi yang lebih optimal.
Dalam kunjungannya, Nihayatul juga mencatat preferensi siswa terhadap menu yang disajikan. Dari beberapa kelas yang ditinjau, menu berbahan dasar ayam menjadi favorit utama. Hal ini dinilai sebagai informasi penting bagi penyedia layanan untuk terus meningkatkan variasi menu tanpa mengurangi minat siswa.
“Menariknya, hampir semua siswa menyukai menu ayam. Ini bisa menjadi bahan evaluasi agar menu tetap variatif, misalnya dengan olahan ayam yang berbeda seperti ayam kecap atau ayam goreng,” tambahnya.
Baca Juga :
Lebih lanjut, Komisi IX DPR RI juga mendorong adanya partisipasi aktif dari siswa dalam menentukan menu makanan. Salah satu gagasan yang diusulkan adalah memberikan ruang bagi siswa untuk menyampaikan preferensi mereka, misalnya melalui media sederhana seperti catatan yang dapat dikumpulkan bersama wadah makanan (ompreng).
“Anak-anak bisa diberikan kesempatan untuk menuliskan menu yang mereka inginkan. Hal ini dapat menjadi masukan langsung bagi pihak SPPG dalam menyusun menu yang lebih sesuai dengan selera siswa,” jelasnya.
Selain itu, dalam rangka memperkuat komunikasi dan pengawasan, Nihayatul mengusulkan pembentukan grup koordinasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti pengelola SPPG, pihak sekolah, serta perwakilan orang tua atau wali murid. Dengan adanya koordinasi yang terstruktur, diharapkan proses evaluasi dan perbaikan program dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
Tidak hanya berdampak pada kesehatan siswa, program MBG juga dinilai memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal. Kebutuhan bahan baku dalam jumlah besar, seperti daging ayam, telur, sayuran, dan bahan pangan lainnya, membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam rantai pasok program ini.
Menurut Nihayatul, satu unit SPPG yang melayani sekitar 3.000 penerima manfaat dapat membutuhkan lebih dari 200 potong ayam setiap hari. Hal ini menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat, khususnya di sektor peternakan dan pertanian.
“Permintaan bahan baku yang tinggi ini tentu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lokal, misalnya dengan mengembangkan usaha peternakan ayam petelur maupun ayam potong,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia juga menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan produk lokal dalam pelaksanaan program MBG. Setiap daerah memiliki potensi komoditas unggulan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan program secara berkelanjutan.
Sebagai contoh, wilayah Kepulauan Riau dikenal memiliki potensi hasil laut yang melimpah, seperti udang dan ikan. Komoditas ini dapat menjadi alternatif sumber protein dalam menu MBG, sekaligus mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal.
“Jika suatu daerah memiliki keunggulan pada komoditas tertentu, seperti udang atau ikan, maka hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan program, bahkan memungkinkan adanya mekanisme suplai antar daerah,” jelasnya.
Dengan demikian, program MBG tidak hanya berfungsi sebagai intervensi sosial dalam bidang kesehatan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Sinergi antara kebutuhan program dan potensi daerah menjadi kunci dalam menciptakan dampak yang berkelanjutan.
Komisi IX DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program MBG agar berjalan secara optimal. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya mencakup aspek kualitas gizi, tetapi juga mencakup tata kelola, transparansi, serta dampak ekonomi yang dihasilkan.
Secara keseluruhan, program MBG menunjukkan potensi besar sebagai kebijakan yang multidimensi. Selain meningkatkan kualitas gizi siswa, program ini juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, legislatif, masyarakat, dan pelaku usaha, program MBG diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas. Keberhasilan implementasi program ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi di masa depan.
