JAKARTA, INVERSI – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menilai proses pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh memerlukan waktu yang tidak singkat.
Pemerintah memperkirakan pemulihan penuh di tiga provinsi tersebut membutuhkan rentang waktu dua hingga tiga tahun, bergantung pada tingkat kerusakan infrastruktur serta kompleksitas pekerjaan yang harus diselesaikan.
Dalam taklimat media di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat, Dody menyampaikan bahwa skenario pemulihan tercepat bisa dicapai dalam dua tahun. Namun, pemerintah secara realistis menyiapkan rencana pemulihan hingga tiga tahun ke depan sebagai antisipasi terhadap tantangan teknis di lapangan.
“Paling cepat pulih dua tahun, itu paling cepat. Tetapi dalam proposal rencana yang kami sampaikan ke Bappenas, kami menyusun kerangka pemulihan selama tiga tahun,” ujar Dody.
Ia menjelaskan bahwa lamanya waktu pemulihan disebabkan oleh beragam sektor infrastruktur yang terdampak. Kerusakan tidak hanya terjadi pada jalan dan jembatan, tetapi juga pada infrastruktur sumber daya air yang membutuhkan penanganan bertahap dan berjangka panjang. Sejumlah pekerjaan fisik, menurutnya, tidak memungkinkan untuk diselesaikan secara instan karena memerlukan perencanaan teknis, konstruksi bertahap, serta penguatan struktur agar lebih tahan terhadap bencana di masa depan.
Dody mencontohkan pembangunan sabo dam dan cekdam yang memerlukan tahapan konstruksi berlapis untuk menahan aliran material longsor. Selain itu, penanganan ruas strategis Tarutung–Sibolga serta pemulihan Jalan Tol Lembah Anai juga membutuhkan waktu signifikan. Untuk tol tersebut, estimasi pengerjaan diperkirakan memakan waktu satu hingga dua tahun hingga kembali beroperasi optimal.
“Jadi memang ada pekerjaan fisik yang tidak bisa cepat selesai karena menyangkut keselamatan dan ketahanan jangka panjang,” katanya.
Meski demikian, pemerintah menempatkan pemulihan akses dasar sebagai prioritas utama. Dody menegaskan bahwa tujuan awal penanganan adalah memastikan tidak ada wilayah yang terisolasi sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal. Pembukaan akses jalan menjadi langkah pertama sebelum memasuki fase rekonstruksi permanen.
“Yang paling penting desa-desa tidak boleh terisolasi. Itu yang saya kejar lebih dulu,” tambahnya.
Baca Juga :
Berdasarkan laporan perkembangan hari ke-52 pascabencana, Dody memastikan seluruh jalan dan jembatan nasional yang terdampak kini telah berfungsi secara fungsional. Tercatat sebanyak 99 ruas jalan nasional dan 33 jembatan nasional sempat terputus akibat bencana, namun saat ini seluruhnya sudah dapat dilalui, meskipun sebagian masih bersifat sementara dan memerlukan perbaikan lanjutan.
Capaian tersebut, menurutnya, menjadi indikator penting bahwa konektivitas utama antarwilayah telah kembali terjaga. Namun, tantangan besar masih dihadapi pada infrastruktur di tingkat daerah, terutama di kecamatan dan desa yang kerusakannya jauh lebih masif.
“Sekarang fokus kami bergeser ke kecamatan dan desa karena masih ada hampir dua ribu jalan dan jembatan daerah yang terputus,” ujar Dody.
Secara keseluruhan, data Kementerian PU mencatat terdapat 2.710 unit infrastruktur daerah yang terdampak bencana, terdiri dari sekitar 1.900 ruas jalan daerah dan 753 jembatan daerah. Hingga saat ini, jalan daerah yang telah kembali berfungsi secara fungsional diperkirakan mencapai 72 persen. Sementara itu, penanganan jembatan daerah masih relatif rendah, baru sekitar 12 persen yang tertangani.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fase pemulihan daerah membutuhkan dukungan anggaran, koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, serta perencanaan yang matang. Pemerintah pusat, kata Dody, akan terus mendampingi daerah dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi agar pemulihan tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan dan lebih tangguh menghadapi risiko bencana di masa depan.
Dengan target waktu dua hingga tiga tahun, pemerintah berharap pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera dapat berjalan sistematis, memulihkan kehidupan masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur nasional secara menyeluruh.
