Inversi Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, terus menunjukkan komitmen dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya strategis nasional dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melibatkan kader posyandu dalam proses pendataan calon penerima manfaat program MBG khusus untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau yang dikenal dengan kategori 3B.
Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBP3A) Kabupaten Bangkalan, Sudiyo, menjelaskan bahwa pelibatan kader posyandu merupakan langkah strategis untuk memastikan akurasi dan validitas data penerima manfaat di lapangan.
Menurutnya, kader posyandu memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat serta pemahaman yang baik terhadap kondisi riil di wilayah masing-masing.
“Kader posyandu yang kami libatkan dalam pendataan ini berasal dari 273 desa dan 8 kelurahan yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Mereka menjadi ujung tombak dalam memastikan bahwa data penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar Sudiyo dalam keterangannya di Bangkalan, Senin.
Ia menambahkan bahwa validitas data menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi program MBG 3B. Dengan data yang akurat, penyaluran bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh kelompok yang membutuhkan.
Program MBG 3B sendiri merupakan bagian dari program prioritas pemerintah yang dirancang untuk memperkuat intervensi gizi sejak masa awal kehidupan.
Kelompok sasaran yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD dipilih karena memiliki peran penting dalam menentukan kualitas generasi masa depan. Pemenuhan gizi pada fase ini dinilai krusial dalam mencegah berbagai permasalahan kesehatan, termasuk stunting.
Sudiyo menjelaskan bahwa program ini menjadi salah satu upaya utama dalam mendukung target nasional penurunan angka stunting. Pemerintah menargetkan prevalensi stunting dapat ditekan hingga 18,8 persen pada tahun 2026 dan 14 persen pada tahun 2029. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat.
Baca Juga :
“Melalui program MBG 3B, pemerintah berupaya memperkuat intervensi sejak masa kehamilan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak Indonesia dapat tumbuh dengan sehat dan memiliki potensi optimal di masa depan,” jelasnya.
Selain itu, program ini juga menjadi bagian dari penguatan implementasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terus dikembangkan di berbagai daerah. SPPG berfungsi sebagai pusat layanan yang memastikan distribusi makanan bergizi dapat berjalan dengan baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Pelibatan kader posyandu dalam pendataan juga dinilai sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Kader posyandu tidak hanya berperan sebagai pengumpul data, tetapi juga sebagai agen edukasi yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi, khususnya bagi ibu dan anak.
Dengan adanya keterlibatan langsung dari masyarakat, diharapkan program MBG 3B dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Pendekatan ini juga mencerminkan prinsip partisipatif dalam pembangunan, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga turut berkontribusi dalam proses pelaksanaan program.
Lebih lanjut, Sudiyo mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis yang saat ini dijalankan di Indonesia merupakan bagian dari tren global yang telah diterapkan di berbagai negara. Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional (BGN), hingga saat ini terdapat puluhan negara yang telah mengimplementasikan program serupa, khususnya dalam bentuk penyediaan makanan gratis di sekolah.
Namun demikian, Indonesia dinilai memiliki keunggulan tersendiri dalam pelaksanaan program ini. Tidak hanya menyasar peserta didik di lingkungan sekolah, program MBG di Indonesia juga mencakup kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Hal ini menjadikan program MBG sebagai bentuk intervensi yang lebih komprehensif dalam upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
“Indonesia tidak hanya melaksanakan program makan gratis di sekolah, tetapi juga mengembangkan konsep yang lebih luas dengan menyasar kelompok 3B. Ini menjadi langkah maju dalam upaya peningkatan kualitas gizi secara menyeluruh,” ungkapnya.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bangkalan berharap bahwa pelaksanaan program MBG 3B dapat memberikan dampak positif yang signifikan, baik dalam menurunkan angka stunting maupun dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara umum.
Dengan dukungan data yang akurat serta partisipasi aktif masyarakat, program ini diharapkan dapat menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.
Secara keseluruhan, langkah yang diambil oleh Pemkab Bangkalan menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung kebijakan nasional melalui pendekatan yang terintegrasi dan berbasis data.
Pelibatan kader posyandu sebagai mitra strategis menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Dengan sinergi yang kuat antara berbagai pihak, program MBG 3B diharapkan mampu memberikan manfaat yang luas serta menjadi contoh praktik baik dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi di tingkat daerah.
