Inversi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi memperkuat konsolidasi makro untuk mengunci kedaulatan ekonomi daerah melalui penataan rantai pasok (supply chain) Program Strategis Nasional (PSN) Makan Bergizi Gratis (MBG).
Melalui kebijakan lokalisasi pengadaan barang dan jasa, otoritas wilayah berkomitmen menjadikan komoditas pangan hasil produksi petani, peternak, dan nelayan lokal sebagai tulang punggung utama pemenuhan gizi makro.
Strategi ekonomi kerakyatan ini diadopsi guna memastikan aglomerasi dana fiskal pusat berputar secara eksklusif di ekosistem perdesaan dan tidak mengalir keluar dari yurisdiksi perekonomian regional NTB.
Sinergi taktis tersebut dibahas secara komprehensif oleh Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, dalam Rapat Koordinasi Memperkuat Sinergi Ekonomi Kerakyatan melalui Fasilitasi dan Sosialisasi Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi di Mataram.
Forum strategis yang mempertemukan seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), koordinator wilayah, mitra korporasi, serta lembaga yayasan se-NTB ini difokuskan pada pengondisian sistem keamanan pangan harian dan penegakan kepatuhan terhadap prosedur operasional standar (Standard Operating Procedure atau SOP) yang diamanatkan oleh pemerintah pusat.
Distribusi Likuiditas Rp27,7 Miliar per Hari di Tingkat Tapak
Membaca anatomi anggaran yang digelontorkan oleh negara, instrumen program MBG di Provinsi NTB telah bertransformasi menjadi stimulus ekonomi riil terbesar di sektor domestik. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran belanja operasional gizi di wilayah NTB mencapai Rp27,7 miliar setiap harinya.
Secara spasial, Kabupaten Lombok Timur bertindak sebagai episentrum penyerapan anggaran terbesar dengan agregat distribusi sebesar Rp8,3 miliar per hari, disusul secara proporsional oleh Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp6,2 miliar per hari, dan Kabupaten Lombok Barat senilai Rp3,9 miliar per hari.
Dampak pengganda (multiplier effect) dari sirkulasi finansial ini secara nyata menyentuh struktur ketenagakerjaan paling bawah. Dari total pagu harian tersebut, sekitar Rp4 miliar per hari diserap secara langsung untuk mendanai pos upah bagi 40.117 orang tenaga kerja lokal yang tersebar di 828 unit SPPG operasional dari total 853 unit yang telah terverifikasi.
Aliran likuiditas yang mengalir ke kantong para juru masak, tenaga sanitasi, dan kurir lokal ini secara simultan mendongkrak daya beli rumah tangga (household consumption) di tingkat desa, sehingga menciptakan perputaran modal sekunder yang masif pada sektor perdagangan eceran kebutuhan pokok harian masyarakat.
Baca Juga :
Intervensi Klinis Periode Emas dan Pemberdayaan Kemitraan Agrobisnis Koperasi-UMKM
Di samping bertindak sebagai motor penggerak ekonomi bawah, esensi fundamental dari program MBG tetap berorientasi pada aspek kesehatan masyarakat (public health intervention). Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol.
(Purn) Sony Sanjaya, menguraikan bahwa intervensi nutrisi spesifik ini secara radikal difokuskan untuk memutus rantai kemiskinan biologis pada kelompok prioritas, utamanya ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik, serta para santri di pondok pesantren.
Kebijakan ini menaruh perhatian besar pada pemeliharaan status gizi janin dalam kandungan hingga bayi berusia dua tahun, atau yang secara medis diidentifikasi sebagai jendela emas Seribu Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK).
“Pemerintah melakukan pengawasan ketat agar manfaat ekonomi yang inheren dalam program ini tidak mengalami kebocoran ke luar wilayah NTB. Oleh karena itu, pelibatan institusi ekonomi lokal seperti BUMDes, koperasi unit desa, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersifat mengikat dan wajib diutamakan.”
“Di wilayah NTB, ekosistem hulu ini telah mengaktivasi peran nyata dari 4.457 pelaku usaha domestik. Program raksasa ini harus dimanfaatkan secara optimal sebagai momentum kebangkitan produktivitas sektor agraris daerah, mulai dari pemenuhan kuota komoditas telur ayam ras, pasokan sayur-mayur dataran tinggi, hingga hasil tangkapan ikan segar dari nelayan lokal,” urai Sony Sanjaya memetakan arsitektur kemitraan agrobisnis.
Penegakan HET dan Garansi Keamanan Gas Operasional
Memasuki fase implementasi tahun kedua, fokus manajerial BGN secara nasional bergeser pada aspek peningkatan mutu produk dan penegakan kepatuhan terhadap standar kesehatan internasional.
Pemerintah memandatkan seluruh kepala SPPG untuk aktif melakukan mitigasi risiko dan pengawasan ketat terhadap kualitas barang serta stabilitas harga pasokan komoditas agar tetap patuh pada ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan negara guna mencegah potensi inflasi pangan lokal.
Otoritas BGN menerapkan pakta integritas dan sanksi administratif yang tegas bagi seluruh mitra penyedia. Seluruh vendor diwajibkan menyelesaikan seluruh rangkaian sertifikasi higienitas kelayakan pangan dari dinas kesehatan serta sertifikasi halal dalam kurun waktu 30 hari pertama pasca-operasional.
Apabila dalam fase audit berkala ditemukan adanya deviasi terhadap jaminan keamanan pangan (food safety) dan standar keselamatan kerja termasuk kualifikasi teknis instalasi jaringan gas komersial di dapur umum SPPG maka BGN tidak ragu untuk melakukan pembekuan operasional sementara (temporary suspension) demi melangsungkan evaluasi lanjutan yang menyeluruh.
Melalui integrasi visi pembangunan daerah “NTB Bangkit Bersama Menuju NTB Makmur dan Mendunia” dengan ketajaman fiskal BGN, program MBG berhasil dikonversi dari sekadar program bantuan sosial menjadi sebuah gerakan sosial-ekonomi yang struktural.
Keberhasilan tata kelola rantai pasok pangan yang bersih, higienis, mandiri, dan bebas dari praktik pemburuan rente (rent-seeking) di NTB menjadi model percontohan nasional.
Langkah ini menjadi jangkar investasi sosial jangka panjang yang fundamental dalam melahirkan modal manusia (human capital) yang sehat fisik, cerdas intelektual, serta siap menopang kedaulatan bangsa menyongsong peradaban Indonesia Emas 2045.
