Inversi.id – Ade Armando respon pernyataan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep soal kader yang melanggar UU keluar dari PSI. Ade mengatakan akan patuh terhadap segala keputusan PSI.
Ya, Ade baru-baru ini membuat sebuah polemik soal politik dinasti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Menanggapi hal ini, Kaesang di hadapan publik telah mempersilakan Ade Armando untuk keluar PSI jika tak bisa taat pada aturan partai.
Ade sementara itu mengatakan Kaesang dan DPP PSI belum memberikan keputusan sanksi terhadapnya. Sementara apabila diminta mundur oleh inisiatif pribadi, Ade mengaku masih belum bisa karena saat ini dirinya sudah terdaftar sebagai caleg tetap di Pemilu 2024.
“Apapun misalnya diminta untuk mundur, dipecat, atau saya harus nonaktif. Apapun yang diberikan PSI saya akan patuh, saya kan anggota PSI,” kata Ade, Kamis (7/12).
Ade menyebut dirinya sudah terdaftar dalam DCT Pemilu 2024 sebagai caleg dapil Jakarta II. Ia mengatakan berdasarkan aturan dirinya tidak bisa mundur begitu saja.
Ade selanjutnya juga menyadari aksinya kali ini merupakan kali kedua ia mendapatkan teguran dari Kaesang. Pertama saat awal Oktober 2023 lalu saat dirinya mengkritik capres PDIP Ganjar Pranowo, dan teguran kedua terkait sentilannya soal politik dinasti di DIY.
Baca juga: Tegas! Kaesang Pangarep Minta Kader yang Tidak Taat UU Keluar dari PSI
Ade menyebut dirinya sejatinya menyampaikan kritik itu dalam kapasitasnya sebagai pegiat media sosial alias tidak mewakili PSI. Namun di sisi lain, ia juga memahami akibat pernyataannya justru PSI Yogyakarta yang mendapat banyak serangan.
Mulai dari pencopotan baliho dan spanduk hingga pembersihan semua alat peraga kampanye PSI di Yogyakarta.
Baca Juga :
“Itu kan menurut saya dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang memang ingin menghabisi PSI, hanya mereka menggunakan kesempatan ini sebagai alasan,” kata dia.
Lebih lanjut, Ade mengaku tidak menyalahkan PSI terkait hal itu. Pun dengan pernyataan Kaesang belakangan yang mempersilakan kader yang tidak taat pada Undang-undang (UU) untuk hengkang dari PSI. Ia juga memastikan komunikasi dirinya dengan PSI masih baik-baik saja.
Ade pun meminta kepada publik untuk menunggu sikap resmi PSI terkait sanksi atau status keanggotaannya di PSI. Ia mengaku tidak berhak untuk menjawab hal itu.
“Saya duga kalau saya harus dipecat ya antara lain tadi terhalang oleh aturan, saya duga. Tapi yang bisa menjawab itu sendiri ya DPP ya bukan saya,” ujar Ade.
