Inversi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melakukan pembenahan mendalam terhadap pelaksanaan program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026), Presiden secara terbuka mengakui bahwa dalam perjalanannya, program ini masih menghadapi berbagai kendala dan kekurangan di lapangan.
Sebagai langkah nyata untuk menjaga standar kualitas serta memastikan keamanan pangan bagi jutaan penerima manfaat, Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengambil tindakan tegas dengan menutup lebih dari 3.000 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang tidak memenuhi kriteria dan standar yang ditetapkan.
Tindakan Tegas terhadap Pengelolaan Dapur yang Tidak Sesuai
Presiden Prabowo menegaskan bahwa penutupan ribuan dapur tersebut merupakan langkah korektif yang tidak dapat ditawar. Hal ini dilakukan demi menjamin bahwa setiap porsi makanan yang tersalurkan kepada peserta didik, balita, maupun ibu hamil tetap higienis, bergizi, dan memenuhi standar kesehatan yang ketat.
“Kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Sebagai bentuk tanggung jawab, kami telah mengambil langkah tegas dengan menutup lebih dari 3.000 dapur yang tidak memenuhi standar,” ujar Presiden Prabowo di hadapan para anggota dewan.
Lebih lanjut, Presiden menginstruksikan seluruh pejabat di pusat maupun kepala daerah untuk melakukan pengawasan proaktif di wilayah kerja masing-masing. Jika ditemukan praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan atau prosedur operasi standar (SOP), ia meminta agar segera dilaporkan untuk ditindaklanjuti secara hukum.
“Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera, dan akan kita tindak tegas. Kita tidak akan mengizinkan program sepenting ini dikelola dengan cara-cara yang tidak benar atau menyimpang dari tujuan awalnya,” tambahnya dengan tegas.
Ekspansi Sasaran Penerima Manfaat
Meski tengah melakukan perbaikan manajemen secara besar-besaran, Presiden memastikan bahwa cakupan program akan terus diperluas. Saat ini, program MBG telah memberikan manfaat nyata bagi sekitar 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, serta 868 ribu ibu hamil setiap harinya. Ke depan, pemerintah juga berencana menambah sasaran baru guna memastikan keadilan sosial bagi kelompok rentan.
“Kami juga akan memberikan layanan Makan Bergizi Gratis kepada 500 ribu warga lanjut usia (lansia) yang tinggal sendiri atau hidup sebatang kara dan sangat membutuhkan asupan nutrisi yang layak,” ungkap Presiden. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup kelompok lansia yang selama ini kerap terabaikan.
Baca Juga :
Efisiensi Anggaran demi Akuntabilitas Tata Kelola
Langkah evaluasi ini berjalan beriringan dengan kebijakan penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sebelumnya telah mengumumkan penyesuaian pagu anggaran program MBG untuk tahun 2026 dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.
Penyesuaian ini bukan sekadar penghematan fiskal, melainkan bagian dari strategi memperbaiki tata kelola dan manajemen belanja Badan Gizi Nasional (BGN).
Purbaya menegaskan bahwa Presiden Prabowo sangat cermat dalam menghitung kebutuhan anggaran agar penggunaan APBN lebih efektif dan efisien tanpa mengorbankan esensi utama dari program tersebut.
“Pemerintah sedang memperbaiki manajemen BGN dan cara mereka membelanjakan uang negara agar lebih akuntabel. Penghematan ini adalah instruksi Presiden dalam rangka tata kelola yang lebih sehat,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta.
