INVERSI.ID – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan alasan di balik kemarahannya saat meninjau Proyek Sekolah Rakyat (SR) di Nganjuk, Jawa Timur. Ia menilai progres pembangunan di wilayah tersebut tertinggal jauh dibanding daerah lain, ditambah respons tim teknis yang dianggap tidak solutif.
Menurut Dody, capaian pembangunan di Nganjuk masih sangat rendah, bahkan belum menunjukkan percepatan yang signifikan.
“Bicara Nganjuk dulu nih. Nganjuk kan memang sangat-sangat tertinggal ya. Masih berapa sih mungkin 15 persen lah. Nah, yang saya tidak suka dari tim saya itu adalah pada saat saya datang ngasih excuses gitu kenapa tertinggal. Bukannya ngasih saran bagaimana supaya ketertinggalan itu bisa dikejar. Enggak. Excuse,” kata Dody saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat di Kedung Cowek, Surabaya, Jawa Timur, Minggu.
Ia juga menyoroti sikap jajaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) yang dinilai kurang tegas dalam menghadapi penyedia jasa proyek. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat memicu spekulasi negatif di masyarakat.
“Saya ini agak-agak bingung juga nih. Kenapa kemudian tim saya kok seolah-olah takut kepada penyedia jasa? Memang ada rumor di luaran nih. Penyedia jasa ngasih sesuatu nih kepada pada tim saya, tapi kan kan rumor, saya enggak bisa buktikan. Cuma fakta yang saya terima di lapangan seperti kemarin terjadi di Nganjuk,” ucapnya.
Dody menegaskan bahwa Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus dijalankan dengan serius dan penuh tanggung jawab.
Ia mengakui sempat merasa sangat kecewa terhadap kinerja pihak terkait dalam proyek tersebut. Bahkan, ia menyebut emosinya bisa saja lebih sulit dikendalikan jika dirinya masih lebih muda.
Menurutnya, sikap yang tidak menunjukkan keseriusan dalam menjalankan program pemerintah, khususnya yang menyasar pengentasan kemiskinan ekstrem, menjadi pemicu utama kekesalannya.
Dody pun mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar bekerja secara profesional dan tidak menganggap enteng tugas yang diemban. Ia menekankan pentingnya dukungan penuh dari seluruh jajaran untuk menyukseskan program-program pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat.
Baca Juga :
Selain itu, ia menyoroti ketidaksesuaian antara target penyelesaian proyek dengan jadwal kontrak yang ada. Hal ini dinilai berpotensi menghambat pemanfaatan fasilitas sesuai arahan Presiden.
“Ternyata kontrak Sekolah Rakyat itu 23 Juli berakhirnya. Lah kan ini kan jadi kayak seolah-olah melawan perintah Presiden. Perintah Presiden itu Juli itu adik-adik kita masuk ke Sekolah Rakyat baru. Nanti kontraknya 23 Juli coba. Ya, ya saya juga bingung,” ucapnya.
Sebagai tindak lanjut, Dody menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DJPS guna memastikan pengawasan proyek berjalan optimal dan sesuai arahan pemerintah pusat.
Di sisi lain, ia memberikan apresiasi terhadap progres pembangunan Sekolah Rakyat di Surabaya yang dinilai berjalan baik dan sesuai target. Proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk juga disebut menunjukkan kinerja positif.
