INVERSI.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan perayaan malam pergantian tahun dari 2025 ke 2026 akan digelar dengan konsep sederhana. Tidak ada pesta kembang api seperti tahun-tahun sebelumnya, dan seluruh rangkaian kegiatan diarahkan pada suasana yang lebih reflektif, sekaligus mempertimbangkan faktor keselamatan warga di tengah potensi cuaca ekstrem.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan bahwa keputusan untuk meniadakan kembang api merupakan arahan langsung dari Gubernur DKI Jakarta. Langkah tersebut diambil agar tidak muncul kesan berlebihan di tengah kondisi sosial dan alam yang perlu mendapat perhatian serius.
“Pak Gubernur mengatakan tahun baru ini tidak ada kembang api. Supaya tidak ada kesan kita bermewah-mewah,” katanya di Jakarta, Senin.
Menurut Rano, pergantian tahun merupakan momentum yang tidak bisa dihindari oleh sebuah kota besar seperti Jakarta. Namun, pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah memilih pendekatan yang lebih sederhana tanpa menghilangkan makna pergantian tahun itu sendiri. Tentu Jakarta tidak bisa menghindari yang namanya tahun baru.
“Harus kita lakukan, tapi dengan skala yang sederhana,” katanya.
Keputusan ini juga berkaitan erat dengan kondisi cuaca yang diperkirakan akan memasuki puncak musim hujan pada awal tahun 2026. Pemerintah daerah menilai bahwa fokus utama menjelang pergantian tahun bukan pada perayaan, melainkan pada kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Antisipasi Cuaca Ekstrem dan Potensi Banjir
Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Dasarian II dan III Desember 2025 diperkirakan mengalami curah hujan dengan intensitas berkisar antara 50 hingga 150 milimeter. Angka tersebut menunjukkan bahwa hujan dengan intensitas menengah hingga tinggi masih akan mendominasi akhir tahun.
Sementara itu, puncak curah hujan diprediksi terjadi pada Dasarian I Januari 2026. Pada periode tersebut, sebagian besar wilayah Jakarta berpotensi menerima hujan dengan intensitas 150 hingga 200 milimeter. Kondisi ini dinilai cukup signifikan dan berpotensi meningkatkan risiko genangan maupun banjir di sejumlah titik rawan.
Tak hanya Jakarta, wilayah Bogor Selatan yang merupakan daerah hulu juga menjadi perhatian utama. Dalam sepuluh hari pertama Januari 2026, wilayah tersebut diperkirakan akan mengalami curah hujan tertinggi, yakni mencapai 200 hingga 300 milimeter. Tingginya intensitas hujan di kawasan hulu berpotensi memicu banjir kiriman ke wilayah hilir, termasuk Jakarta.
Menghadapi kondisi tersebut, Wakil Gubernur menekankan pentingnya penguatan sistem peringatan dini atau early warning system. Menurutnya, sistem ini menjadi kunci dalam upaya mitigasi bencana, mulai dari banjir akibat hujan lokal, banjir kiriman dari daerah hulu, hingga potensi banjir rob di kawasan pesisir utara Jakarta.
“Untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam mengantisipasi curah hujan tinggi, sesuai arahan Pak Gubernur, langkah ini tidak hanya dilakukan di wilayah Jakarta, tetapi juga harus dikoordinasikan dengan wilayah penyangga di sekitar Jakarta,” kata dia.
Koordinasi lintas wilayah tersebut dinilai penting karena karakteristik banjir di Jakarta tidak hanya dipengaruhi oleh hujan lokal, tetapi juga oleh kondisi hidrologi di daerah sekitar, terutama kawasan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Kesiapan Infrastruktur dan Langkah Pengendalian Banjir
Dari sisi kesiapan infrastruktur, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air memastikan seluruh perangkat pengendalian banjir berada dalam kondisi siaga. Dinas SDA melaporkan telah menyiapkan 612 unit pompa permanen atau stasioner yang tersebar di berbagai rumah pompa strategis di wilayah Jakarta.
Selain pompa permanen, sebanyak 590 unit pompa bergerak juga telah disiapkan untuk dikerahkan sewaktu-waktu ke titik-titik rawan genangan. Pompa bergerak ini berfungsi sebagai solusi cepat apabila terjadi genangan di lokasi yang belum memiliki sistem pompa permanen atau ketika debit air meningkat secara tiba-tiba.
Tidak hanya itu, Dinas SDA juga telah melakukan serangkaian langkah preventif lainnya. Normalisasi dan pemeliharaan rutin saluran air, baik makro maupun mikro, terus dilakukan. Pengerukan sedimen sungai dan saluran drainase menjadi agenda utama guna memastikan aliran air tetap lancar saat curah hujan tinggi.
Pemerintah daerah juga memastikan seluruh pintu air berfungsi secara optimal. Pengoperasian pintu air dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasang surut air laut, curah hujan, serta debit air dari hulu. Koordinasi antarinstansi terus diperkuat agar respons terhadap perubahan kondisi lapangan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
Untuk mengantisipasi banjir rob, Dinas SDA menyampaikan bahwa sejumlah tanggul mitigasi di wilayah pesisir utara Jakarta telah selesai dibangun dan diperkuat. Langkah ini dilakukan seiring dengan meningkatnya potensi banjir rob akibat fenomena pasang maksimum air laut yang kerap terjadi pada periode tertentu.
Selain penguatan tanggul, koordinasi pengoperasian sistem polder dan pintu air di kawasan pesisir juga ditingkatkan. Sistem polder berperan penting dalam mengendalikan air di wilayah yang berada di bawah permukaan laut, sehingga risiko genangan akibat limpasan air laut dapat ditekan.
Perayaan Sederhana dan Ruang Refleksi di Malam Tahun Baru
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa penyambutan tahun baru tetap perlu diadakan di Jakarta, meskipun dengan konsep yang sederhana. Menurutnya, perayaan tidak harus selalu identik dengan pesta besar atau kemeriahan berlebihan.
Ia menyebutkan bahwa atraksi drone dinilai sudah cukup untuk memberikan hiburan kepada masyarakat tanpa menimbulkan dampak lingkungan maupun risiko keselamatan. Selain itu, konsep perayaan sederhana juga dianggap lebih sejalan dengan semangat kebersamaan dan refleksi diri.
Kendati demikian, Pramono menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menghalangi masyarakat yang ingin menyambut tahun baru dengan cara masing-masing, selama tetap mematuhi aturan dan menjaga ketertiban umum. Ia mengajak masyarakat untuk menjadikan momen pergantian tahun sebagai waktu untuk bersyukur dan merenung.
Pramono juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menyiapkan tempat khusus untuk doa bersama pada malam pergantian tahun. Ruang tersebut diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin melakukan refleksi dan kontemplasi secara bersama-sama.
“Pasti nanti akan ada tempat secara khusus untuk kita merenung berdoa, kontemplasi, terutama berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara,” kata dia.
Dengan pendekatan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap perayaan tahun baru tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga momentum kebersamaan, kepedulian, dan kesiapsiagaan menghadapi tantangan ke depan. Perayaan sederhana, penguatan mitigasi bencana, serta ajakan untuk refleksi dinilai menjadi kombinasi yang relevan bagi Jakarta dalam menyongsong tahun 2026.