INVERSI.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat berada dalam kondisi aman dan mencukupi hingga awal tahun 2026. Kepastian ini disampaikan untuk menjaga stabilitas pasokan sekaligus menenangkan masyarakat di tengah meningkatnya aktivitas konsumsi menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan bahwa pemerintah daerah terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap berbagai komoditas pangan strategis, khususnya yang menjadi kebutuhan dasar warga Ibu Kota. Menurutnya, ketersediaan pangan menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi Jakarta.
“Stok cukup, artinya ada dan menjadi kebutuhan dasar masyarakat Jakarta bisa terpenuhi. Sampai Januari ada. Kami pantau terus dari mulai beras, semua komponen ada,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno di Pasar Senen, Jakarta, Senin.
Pernyataan tersebut disampaikan Rano saat meninjau langsung kondisi pasar tradisional, sekaligus berdialog dengan para pedagang dan pembeli. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa pasokan pangan tidak hanya tersedia di tingkat gudang, tetapi juga benar-benar sampai ke tangan masyarakat dengan harga yang wajar.
Stok Beras Jakarta Dinilai Aman dan Melimpah
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta per 19 Desember 2025, kebutuhan beras masyarakat Jakarta mencapai sekitar 2.600 ton per hari. Jika dihitung dalam skala bulanan, kebutuhan tersebut setara dengan kurang lebih 78 ribu ton beras setiap bulan.
Angka kebutuhan yang besar tersebut sejalan dengan jumlah penduduk Jakarta yang mencapai jutaan jiwa serta peran Jakarta sebagai pusat aktivitas ekonomi nasional. Namun demikian, pemerintah daerah memastikan bahwa stok beras yang tersedia jauh melampaui kebutuhan bulanan masyarakat.
Saat ini, stok beras di Jakarta tercatat berada di kisaran 303 ribu ton. Jumlah tersebut dinilai sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan warga hingga Januari 2026, bahkan dengan asumsi terjadinya lonjakan konsumsi akibat momentum libur panjang akhir tahun.
Rano menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan satu sumber pasokan. Stok beras tersebut berasal dari berbagai jalur distribusi, termasuk kerja sama dengan Badan Urusan Logistik, daerah sentra produksi beras, serta distributor besar yang beroperasi di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Selain beras, pemerintah daerah juga memantau ketersediaan komoditas pangan lain seperti gula, minyak goreng, daging sapi, telur, hingga sayuran. Pemantauan dilakukan secara terpadu melalui laporan harian dan mingguan dari dinas terkait serta hasil inspeksi lapangan.
Baca Juga :
Menurut Rano, langkah antisipatif ini penting untuk mencegah terjadinya kepanikan di masyarakat yang kerap berdampak pada lonjakan harga akibat perilaku belanja berlebihan. Dengan memastikan pasokan aman, pemerintah berharap harga pangan dapat tetap terkendali.
Kenaikan Harga Ayam Jadi Perhatian Pemprov DKI
Di tengah kondisi stok pangan yang relatif aman, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui adanya tantangan pada sisi harga, khususnya komoditas daging ayam dan telur ayam. Dalam beberapa bulan terakhir, harga kedua komoditas tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
Rano menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait kenaikan harga daging ayam yang terjadi menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Evaluasi tersebut akan dibahas secara khusus dalam forum Rapat Pimpinan Terbatas.
“Kami akan Rapimtas (Rapat Pimpinan Terbatas) untuk membahas ini. Karena tahun depan kita menghadapi era yang baru lagi, tentu masalah yang juga cukup tinggi,” katanya.
Berdasarkan pemantauan di lapangan, harga daging ayam sudah mengalami kenaikan sejak empat hingga lima bulan terakhir. Kondisi serupa juga terjadi pada harga telur ayam, yang menjadi salah satu sumber protein utama bagi masyarakat.
Sebagai contoh, di Pasar Tomang, Jakarta Barat, harga daging ayam per ekor dilaporkan mencapai Rp45 ribu. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan harga pada hari-hari biasa yang berada di kisaran Rp32 ribu hingga Rp35 ribu per ekor.
Kenaikan harga ini dirasakan cukup memberatkan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Selain itu, pedagang juga mengeluhkan fluktuasi harga di tingkat distributor yang berdampak pada daya beli konsumen.
Rano menilai bahwa kenaikan harga daging ayam tidak semata-mata disebabkan oleh faktor musiman. Ada sejumlah faktor lain yang turut memengaruhi, mulai dari biaya pakan ternak, distribusi, hingga dinamika pasokan di tingkat produsen. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melihat persoalan ini secara komprehensif sebelum menentukan langkah kebijakan.
Program Pangan Subsidi Jadi Salah Satu Solusi
Sebagai langkah jangka pendek untuk meredam dampak kenaikan harga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan kembali penguatan program pangan subsidi. Program ini dinilai efektif dalam membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Menurut Rano, program pangan subsidi akan difokuskan pada komoditas yang mengalami kenaikan harga signifikan, termasuk daging ayam. Melalui mekanisme subsidi, pemerintah daerah dapat menekan harga jual di tingkat konsumen tanpa merugikan pedagang maupun produsen.
Program pangan subsidi selama ini telah menjadi salah satu instrumen andalan Pemprov DKI dalam menjaga daya beli masyarakat. Program tersebut biasanya menyasar kelompok masyarakat tertentu, seperti penerima bantuan sosial, warga berpenghasilan rendah, serta kelompok rentan lainnya.
Selain subsidi langsung, pemerintah daerah juga membuka peluang intervensi pasar melalui operasi pasar dan kerja sama dengan BUMD pangan. Langkah ini diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi dan mengurangi biaya tambahan yang kerap memicu lonjakan harga.
Rano menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak ingin hanya bersikap reaktif. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk mencari solusi jangka menengah dan panjang, termasuk memperkuat kerja sama dengan daerah penghasil ayam dan telur, serta memastikan distribusi berjalan lancar.
Dengan kombinasi antara ketersediaan stok yang aman, pengawasan harga yang ketat, serta intervensi melalui program subsidi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta optimistis dapat menjaga stabilitas pangan hingga awal tahun 2026. Upaya ini diharapkan mampu memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, sekaligus menjaga situasi ekonomi dan sosial Jakarta tetap kondusif di tengah momentum pergantian tahun.
