Inversi Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Sulawesi Tengah terus mematangkan strategi komunikasi publik sebagai langkah strategis untuk memastikan informasi yang beredar di tengah masyarakat tetap akurat, kredibel, dan terbebas dari hoaks.
Upaya ini menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program MBG yang memiliki dampak langsung terhadap pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Penguatan komunikasi publik tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam kunjungan dinas Badan Gizi Nasional (BGN) ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Tengah. Kunjungan ini tidak hanya bertujuan untuk melakukan koordinasi, tetapi juga memperkuat sinergi antarinstansi dalam menghadapi tantangan komunikasi di era digital yang semakin kompleks.
Dalam pertemuan tersebut, BGN bersama Balai Karantina Indonesia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun sistem komunikasi yang efektif dan adaptif. Salah satu langkah konkret yang didorong adalah penguatan literasi digital masyarakat serta pengembangan sistem filtrasi terhadap informasi yang berpotensi menyesatkan.
Hal ini dinilai penting mengingat arus informasi yang sangat cepat di era digital sering kali tidak diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memilah informasi yang benar dan akurat.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, Satgas MBG Provinsi Sulawesi Tengah yang diketuai oleh gubernur dan dikoordinasikan oleh wakil gubernur mulai mengadopsi pendekatan komunikasi yang lebih inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman. Pendekatan ini tidak lagi bersifat satu arah, melainkan mengedepankan interaksi yang lebih dekat dengan masyarakat.
Salah satu strategi yang diterapkan adalah produksi konten edukasi dengan pendekatan soft selling yang bersifat natural dan mudah dipahami. Melalui pendekatan ini, informasi mengenai program MBG disampaikan secara ringan, menarik, dan tidak terkesan menggurui, sehingga lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan masyarakat.
Selain itu, pelibatan influencer atau kreator konten lokal juga menjadi bagian penting dalam strategi komunikasi tersebut. Kehadiran tokoh-tokoh lokal yang memiliki kedekatan dengan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyampaian pesan, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap program MBG.
Tidak hanya itu, optimalisasi kanal komunikasi publik juga terus dilakukan. Pemerintah daerah bersama BGN berencana memanfaatkan berbagai media, termasuk videotron yang ditempatkan di sejumlah ruas jalan protokol, untuk menayangkan konten edukatif terkait program MBG.
Baca Juga :
Langkah ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan memberikan informasi yang konsisten mengenai program tersebut. Selain melalui media luar ruang, produksi konten dokumenter juga tengah disiapkan untuk ditayangkan melalui kanal YouTube resmi BGN.
Dokumenter ini akan menampilkan proses pelaksanaan program MBG secara menyeluruh, mulai dari penyediaan bahan pangan hingga distribusi kepada penerima manfaat. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai transparansi dan akuntabilitas program.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa komunikasi publik yang efektif merupakan salah satu kunci keberhasilan program MBG. Menurutnya, program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat memerlukan dukungan informasi yang akurat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Program MBG memiliki dampak langsung bagi masyarakat, sehingga penting untuk memastikan informasi yang beredar tidak menyesatkan. Upaya filtrasi hoaks dan penguatan literasi digital menjadi bagian dari strategi utama yang kami dorong bersama daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Khairul Hidayati menjelaskan bahwa kolaborasi lintas wilayah juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat komunikasi publik. Dalam hal ini, kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi contoh praktik baik yang dapat diadopsi, khususnya dalam pengelolaan isu disinformasi.
“Penanganan hoaks tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi antardaerah agar strategi komunikasi publik semakin kuat dan terarah,” jelasnya.
Menurutnya, tantangan disinformasi di era digital memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi tidak hanya dilakukan antarinstansi, tetapi juga melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sebagai penerima informasi.
Selain aspek kolaborasi, pendekatan komunikasi yang humanis juga menjadi perhatian utama. BGN mendorong penggunaan narasi yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami dan diterima.
“Kami mendorong pendekatan yang lebih humanis dan dekat dengan keseharian masyarakat. Dengan melibatkan kreator lokal, pesan edukasi diharapkan lebih mudah diterima dan dipercaya,” tambahnya.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program secara teknis, tetapi juga pada aspek komunikasi sebagai bagian integral dari keberhasilan program. Dengan komunikasi yang baik, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat berperan aktif dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan program.
Secara keseluruhan, penguatan komunikasi publik dalam program MBG di Sulawesi Tengah mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun transparansi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memastikan bahwa informasi yang beredar dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui sinergi lintas sektor, pemanfaatan teknologi digital, dan pendekatan komunikasi yang adaptif, program MBG diharapkan dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Dengan dukungan semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat, upaya ini diyakini mampu menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan kondusif.
Pada akhirnya, keberhasilan komunikasi publik akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tujuan utama program MBG, yaitu meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan membangun sumber daya manusia yang unggul serta berdaya saing.
