INVERSI.ID – SMA Negeri 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, mengalami lonjakan jumlah siswa baru pada tahun ajaran 2025/2026. Total 576 murid baru resmi diterima, meningkat dari 432 siswa pada tahun ajaran sebelumnya. Kenaikan ini terkait penerapan program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah (PAPS) yang dijalankan Dinas Pendidikan Jawa Barat.
“Kita ada tambahan 144 siswa peserta didik tahun ini untuk mengakomodasi program PAPS ini. Satu kelas yang biasanya 36 siswa, sekarang jadi 48 orang,” ujar Sumitri, salah satu pengelola SMA Negeri 2 Cibinong, Senin (28/7).
Kapasitas Ruang Kelas Jadi Tantangan
Penambahan jumlah siswa SMA ini membuat sekolah harus memutar otak untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai. Setiap ruang kelas kini dipaksa menampung hingga 50 siswa, jauh di atas kapasitas ideal.
“Meja dan kursi tambahan sudah disiapkan di setiap kelas. Kondisi ruangan kelas memang tidak selonggar sebelumnya karena meja kursi kita dempet-dempetin,” jelas Sumitri.
Pihak sekolah menyiasati keterbatasan ruang dengan menata ulang furnitur dan mengurangi area kosong di dalam kelas. Namun, kondisi ini menimbulkan kekhawatiran soal kenyamanan belajar siswa, termasuk sirkulasi udara yang semakin terbatas.
Peningkatan rombongan belajar (rombel) hingga 50 siswa ini merupakan bagian dari kebijakan yang dijalankan pemerintah untuk memperluas akses pendidikan menengah di Kabupaten Bogor. Tujuannya agar lebih banyak lulusan SMP bisa tertampung di SMA Negeri, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi.
Meski demikian, sejumlah pihak menilai kebijakan ini berisiko menurunkan kualitas pembelajaran. Dalam sistem pendidikan, jumlah siswa per kelas menjadi salah satu faktor penentu efektivitas pengajaran. Dengan siswa yang terlalu banyak, guru akan kesulitan memberikan perhatian merata, dan kegiatan belajar mengajar menjadi kurang optimal.
Evaluasi dan Kekhawatiran Orang Tua
Sumitri menegaskan bahwa SMA Negeri 2 Cibinong akan tetap mendukung program ini sebagai bagian dari pilot project PAPS. Meski begitu, ia berharap kebijakan ini akan dievaluasi dalam jangka waktu tertentu untuk memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga.
“Sebagai pilot project, kita dukung PAPS ini. Nanti dalam perjalanan waktu akan dievaluasi,” kata Sumitri.
Baca Juga :
Kebijakan rombel 50 siswa ini mendapat beragam tanggapan dari orang tua dan siswa. Beberapa siswa bahkan dikabarkan memilih mundur karena merasa tidak nyaman dengan kondisi kelas yang terlalu penuh. Rasa tidak leluasa belajar, sulitnya berinteraksi dengan guru, serta kurangnya ruang gerak menjadi alasan utama.
Dari sisi guru, beban kerja dipastikan meningkat karena harus mengelola kelas besar dengan jumlah murid yang jauh lebih banyak. Penilaian individu, praktik pembelajaran aktif, dan evaluasi harian akan membutuhkan waktu dan energi ekstra.
Pakar pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), misalnya, menilai bahwa kebijakan menambah kapasitas rombel harus diiringi peningkatan fasilitas dan tenaga pengajar. Jika tidak, kebijakan ini justru bisa berdampak negatif terhadap mutu lulusan.
Tantangan Pendidikan dan Masa Depan Program PAPS
Kebijakan peningkatan jumlah siswa per rombel ini sejatinya bertujuan baik: memberi kesempatan lebih luas bagi generasi muda untuk mendapatkan pendidikan menengah. Di wilayah Bogor dan sekitarnya, permintaan untuk masuk ke SMA Negeri selalu tinggi, sementara kapasitas sekolah terbatas.
Dengan rombel 50 siswa, pemerintah berharap tak ada lagi anak yang tertolak hanya karena kuota penuh. Namun, dari perspektif pendidikan jangka panjang, kebijakan ini harus disertai langkah pendukung seperti:
- Penambahan guru dan tenaga kependidikan untuk menjaga rasio pengajar dengan siswa.
- Perluasan fasilitas fisik sekolah, seperti ruang kelas baru, ventilasi, dan pendingin ruangan yang memadai.
- Peningkatan metode pembelajaran digital agar guru tetap bisa memberikan pengalaman belajar yang efektif meski jumlah murid banyak.
Program PAPS akan dievaluasi secara berkala oleh Dinas Pendidikan dan pihak sekolah. Jika terbukti menurunkan kualitas pendidikan, kemungkinan akan ada penyesuaian jumlah rombel atau skema lain untuk mengurangi kepadatan siswa di kelas.
Untuk saat ini, SMA Negeri 2 Cibinong tetap berkomitmen memberikan layanan pendidikan terbaik meski dengan keterbatasan ruang. Guru, siswa, dan orang tua diharapkan bersinergi agar proses belajar mengajar tetap berjalan lancar hingga akhir tahun ajaran.
Dengan kebijakan ini, pemerintah dihadapkan pada dilema antara memperluas akses pendidikan dan menjaga kualitas pembelajaran. Hasil evaluasi PAPS ke depan akan menjadi penentu apakah model rombel besar bisa menjadi solusi jangka panjang atau hanya bersifat sementara.
