JAKARTA – Pemerintah bergerak cepat merespons potensi kenaikan harga bahan pokok industri. Atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia langsung tancap gas mencari pasokan alternatif bahan baku plastik (nafta) dari berbagai negara.
Langkah ini diambil sebagai respons atas terganggunya pasokan global, terutama akibat penutupan jalur strategis Selat Hormuz yang selama ini menjadi salah satu jalur distribusi energi dunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Presiden telah memberikan mandat khusus kepada Bahlil untuk segera mengamankan pasokan nafta demi menjaga stabilitas industri dalam negeri.
“Kemarin Bapak Presiden meminta kepada Menteri ESDM untuk mencarikan sumber-sumber nafta yang lain,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026).
Pemerintah pun tidak ingin berlama-lama. Targetnya, sumber pasokan alternatif tersebut sudah bisa dipastikan pada Mei 2026. Sejumlah negara seperti India, kawasan Afrika, hingga Amerika Serikat kini masuk dalam radar pencarian.
“Sedang dicarikan. Targetnya kita harapkan bulan Mei, nanti kita lihat lagi,” ujar Airlangga.
Langkah cepat ini menjadi krusial mengingat nafta merupakan bahan baku utama industri petrokimia, khususnya untuk produksi plastik kemasan. Jika pasokan terganggu, dampaknya bisa merembet langsung ke harga kebutuhan sehari-hari, mulai dari makanan hingga minuman.
Sebagai langkah antisipasi tambahan, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan strategis berupa penghapusan bea masuk impor LPG bagi industri dari sebelumnya 5% menjadi 0%. Kebijakan ini berlaku selama enam bulan mulai Mei 2026. Tujuannya memberi ruang bagi industri untuk beralih menggunakan LPG sebagai bahan baku alternatif pengganti nafta.
“Impor LPG bea masuknya diturunkan dari 5% menjadi 0% sehingga refinery bisa memperoleh bahan baku alternatif dari nafta ke LPG,” jelas Airlangga.
Baca Juga :
Tak hanya LPG, pemerintah juga menghapus bea masuk untuk sejumlah produk plastik seperti polypropylene, polyethylene, LLDPE, hingga HDPE. Langkah ini diambil untuk memastikan harga produk kemasan tetap stabil dan tidak memicu kenaikan harga pangan.
“Nanti kita lihat situasi sesudah enam bulan seperti apa. Jadi kebijakan yang kita ambil ini juga diambil negara lain seperti India,” tambahnya.
Gerak cepat Bahlil dalam menindaklanjuti arahan Presiden menunjukkan bagaimana pemerintah bekerja di balik layar untuk menjaga stabilitas ekonomi. Bukan hanya sektor energi, tetapi juga rantai pasok industri yang berdampak langsung ke masyarakat.
Dengan strategi ini, pemerintah berharap tekanan global tidak sampai membebani konsumen di dalam negeri. Harga kemasan tetap terkendali, industri tetap berjalan, dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
