JAKARTA – Langkah pemerintah mendorong substitusi LPG ke Compressed Natural Gas (CNG) semakin mendapat legitimasi kuat dari kalangan profesional dan pelaku usaha. Dukungan ini menjadi sinyal bahwa kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bukan sekadar wacana, melainkan solusi realistis untuk memperkuat kemandirian energi nasional.
Selama ini, ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor masih sangat tinggi. Dari total konsumsi sekitar 8,6 juta ton per tahun, produksi domestik hanya mampu memenuhi sekitar 1,6–1,7 juta ton. Artinya, sekitar 7 juta ton masih harus dipenuhi dari luar negeri—sebuah beban besar bagi neraca energi nasional.
Di tengah kondisi tersebut, CNG mulai dilihat sebagai alternatif paling rasional. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Liquid & Compressed Natural Gas Indonesia (APLCNGI), Dian Kuncoro, menyebut dari sisi ekonomi, CNG memiliki keunggulan yang signifikan.
“Dengan harga industri Rp8.000–10.000 per m³ dan komersial Rp11.000–15.000 per m³,” ujar Dian, menegaskan bahwa CNG berpotensi 10 hingga 30 persen lebih murah dibandingkan LPG.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa tantangan utama masih terletak pada kesiapan infrastruktur, mulai dari jaringan pipa, mother station, hingga sistem distribusi logistik.
Dukungan serupa juga datang dari Ketua Umum Aspebindo, Anggawira, yang menilai bahwa keberhasilan transisi ini sangat bergantung pada keberpihakan kebijakan pemerintah.
Menurutnya, tanpa reformasi perizinan dan insentif yang konkret, substitusi energi tidak akan terjadi secara alami di pasar.
Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Ahli Perpipaan Migas Indonesia (IAPMIGAS), Rosa Permata Sari, menegaskan bahwa program ini memiliki fondasi teknis yang kuat dan sangat relevan dengan kompetensi para profesional di bidangnya.
“Program substitusi LPG ke CNG adalah program yang erat kaitannya dengan infrastruktur. Dan itulah tepat ranah keahlian IAPMIGAS sebagai wadah bagi Subject Matter Expert (SME) profesional perpipaan dan beyond pipeline, kami siap mengambil peran aktif,” ujar Rosa.
Baca Juga :
Ia menambahkan, dukungan tersebut tidak hanya sebatas wacana, tetapi akan diwujudkan dalam bentuk konkret seperti penyusunan standar teknis, sertifikasi SDM, hingga rekomendasi kebijakan berbasis keahlian.
“Kemandirian energi nasional hanya bisa terwujud jika fondasinya dibangun dengan standar terbaik dan tepat. IAPMIGAS hadir untuk memastikan itu,” tegasnya.
Dukungan luas dari kalangan profesional dan industri ini memperkuat posisi kebijakan pemerintah sebagai langkah strategis yang berbasis data dan kebutuhan riil di lapangan. Selain lebih efisien, CNG juga memanfaatkan potensi gas domestik yang selama ini belum optimal.
Dengan kombinasi keunggulan ekonomis dan dukungan teknis dari para ahli, transisi menuju CNG kini dipandang sebagai jalan paling masuk akal untuk menekan impor LPG sekaligus menjaga stabilitas energi nasional.
Jika implementasi berjalan sesuai rencana, kebijakan ini tidak hanya akan meringankan beban negara, tetapi juga memastikan dapur rakyat tetap menyala tanpa bergantung pada pasokan luar.
