INVERSI.ID – Wacana pemerintah soal peluncuran Sekolah Rakyat menuai berbagai tanggapan. Salah satunya datang dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, yang menilai bahwa program Sekolah Rakyat seharusnya berada langsung di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), bukan Kementerian Sosial (Kemensos) seperti yang direncanakan saat ini.
Menurut Esti, Kemensos cukup berperan dalam memberikan data masyarakat miskin ekstrem, sementara eksekusi program pendidikan tetap menjadi tugas utama kementerian teknis di bidang pendidikan.
“Sebaiknya langsung di bawah Kemendikdasmen yang memang sesuai dengan tupoksinya. Kemensos cukup menyampaikan data-data masyarakat miskin ekstrem yang harus diberikan akses,” ujar Esti dalam siaran pers, Selasa (15/4).
Guru dari Lulusan PPG, Tapi Bukan Sekadar Akademik
Pemerintah berencana merekrut guru Sekolah Rakyat dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Esti mengapresiasi langkah ini karena dinilai dapat menjaga standar mutu pengajaran. Namun, ia mengingatkan bahwa guru yang ditempatkan di Sekolah Rakyat juga harus memiliki kapasitas sosial dan kultural, terutama untuk menghadapi kondisi wilayah yang kompleks dan tertinggal.
“Mereka harus punya kemampuan akademik dan juga sosial. Jangan sampai sekolah ini jadi tempat buangan,” katanya.
Data Kemendikbudristek tahun 2023 menunjukkan masih ada lebih dari 80.000 desa dengan akses pendidikan dasar yang sangat terbatas. Jika tidak dikelola serius, Sekolah Rakyat justru bisa menjadi “pelengkap penderita” dari ketimpangan pendidikan.
Sekolah Rakyat Harus Punya Arah Jelas dan Pendanaan Berkelanjutan
Esti menekankan bahwa Sekolah Rakyat harus menjadi ruang inovasi dan pemberdayaan komunitas, bukan sekadar proyek jangka pendek yang terhenti saat terjadi pergantian pemerintahan. Untuk itu, ia mendorong adanya sistem pengawasan, evaluasi, dan pendanaan berkelanjutan agar program ini berjalan efektif.
“Sekolah Rakyat tidak boleh menjadi tempat buangan pendidikan, melainkan ruang inovasi, penguatan literasi, dan pemberdayaan komunitas,” tegasnya.
Esti juga menyarankan agar pembangunan fisik Sekolah Rakyat dilakukan secara efisien, misalnya dengan memanfaatkan gedung sekolah yang sudah ada namun kurang murid, terutama di wilayah kepulauan dan pedalaman.
Baca Juga :
“Banyak sekolah yang minim murid di daerah, bisa dimanfaatkan jadi Sekolah Rakyat. Ini bisa lebih hemat biaya,” ujar legislator dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.
Sekolah Rakyat Akan Berasrama, Mulai Tahun Ajaran 2025/2026
Pemerintah saat ini sedang menyiapkan proses rekrutmen guru, penerimaan peserta didik, hingga kurikulum untuk program Sekolah Rakyat. Rencananya, sekolah ini akan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025/2026 dengan menggunakan payung hukum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem.
Konsep Sekolah Rakyat akan berbasis asrama, dengan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Sistem asrama ini dianggap lebih efektif untuk menjangkau anak-anak yang tinggal di daerah terpencil dan membentuk karakter serta prestasi siswa secara menyeluruh.***
