INVERSI.ID – Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali menjadi sorotan di Surabaya. Kali ini, persoalannya terletak pada minimnya jumlah SMA dan SMK negeri, yang tidak tersebar merata di seluruh wilayah kota.
Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, saat melakukan reses di beberapa daerah. Menurutnya, warga kerap mengeluhkan sulitnya mengakses sekolah negeri karena terbentur aturan zonasi dan terbatasnya jumlah sekolah yang tersedia.
“Surabaya sangat kekurangan SMA dan SMK negeri. Saat reses, banyak warga yang mengeluhkan hal ini, apalagi sekarang sedang musim PPDB dengan sistem zonasi,” ujar Lilik kepada media, Senin (30/6).
Contoh Kasus: Wilayah Pogot Kesulitan Akses Sekolah Negeri
Lilik mencontohkan kondisi di wilayah Pogot, di mana sebagian besar anak-anak kesulitan mendapatkan tempat di SMA dan SMK negeri melalui jalur zonasi. Ia menilai, ketimpangan ini harus segera diatasi agar tidak menambah ketimpangan akses pendidikan.
“Negara harus hadir dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, karena pendidikan adalah hak semua warga negara,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Usulan: Akuisisi Sekolah Swasta Jadi Solusi Cepat
Sebagai solusi cepat, Lilik mengusulkan agar pemerintah provinsi mengakuisisi sekolah swasta untuk dijadikan sekolah negeri. Menurutnya, opsi ini lebih realistis ketimbang membangun sekolah baru yang memerlukan lahan dan izin rumit.
“Kalau mendirikan sekolah negeri terlalu ribet soal lahan dan izin, bisa saja sekolah swasta diakuisisi jadi sekolah negeri. Minimal satu kelurahan satu sekolah negeri,” sarannya.
Data Jumlah SMA dan SMK di Surabaya 2025
Berdasarkan data terbaru tahun 2025, jumlah total SMA di Surabaya mencapai 140 sekolah, sedangkan SMK sebanyak 106 sekolah. Namun sayangnya, sebagian besar merupakan sekolah swasta.
Rincian jumlah sekolah:
Baca Juga :
- SMA:
- 22 sekolah negeri
- 106 sekolah swasta
- SMK:
- 11 sekolah negeri
- 95 sekolah swasta
Sementara itu, dari sisi kualitas, 65% SMA sudah terakreditasi A, sedangkan untuk SMK, baru 41,51% yang meraih akreditasi A.***
