Inversi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol, Sulawesi Tengah, secara resmi mengumumkan pengaktifan kembali delapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya sempat dihentikan sementara operasionalnya.
Langkah ini diambil setelah seluruh unit tersebut berhasil memenuhi persyaratan administrasi serta standar kesehatan yang ketat, termasuk perbaikan sarana sanitasi yang menjadi fokus evaluasi utama pemerintah.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Buol, Syarif Pusadan, menjelaskan bahwa operasional kedelapan dapur tersebut dijadwalkan kembali melayani kebutuhan gizi bagi pelajar serta kelompok 3B (ibu menyusui, ibu hamil, dan balita) mulai Senin, 18 Mei 2026 mendatang.
“Kami telah memastikan bahwa sebagian besar persyaratan administrasi, dokumen higiene sanitasi, hingga izin laik higiene telah dipenuhi sepenuhnya. Dengan selesainya seluruh tahapan tersebut, operasional dapur dapat kita jalankan kembali demi menjaga keberlanjutan pemenuhan nutrisi bagi anak-anak sekolah dan kelompok prioritas lainnya,” ujar Syarif saat memberikan keterangan di Leok II, Buol, Kamis (14/05/2026).
Komitmen pada Standar Keamanan Pangan
Penghentian sementara atau suspend terhadap delapan dapur MBG tersebut sebelumnya dipicu oleh ketidaksesuaian fasilitas, khususnya terkait persyaratan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang belum memenuhi standar teknis keamanan lingkungan.
Delapan unit yang sempat dihentikan operasionalnya meliputi SPPG Buol Biau Kali, SPPG Buol Karamat Busak I, SPPG Buol Biau Buol, SPPG Buol Bokat Doulan, SPPG Buol Biau Kulango, SPPG Buol Biau Leok II (dua unit), serta SPPG Buol Bokat Bongo.
Syarif menegaskan bahwa kebijakan penghentian sementara tersebut merupakan langkah preventif pemerintah untuk menjaga kualitas pangan yang disajikan kepada masyarakat. Pemerintah daerah tidak akan memberikan kompromi terhadap standar higienitas yang berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaat.
“Kami menekankan pentingnya pengawasan ketat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buol di setiap tahapan operasional. Pengawasan ini bersifat end-to-end, mencakup pemeriksaan kualitas saat penerimaan bahan pangan dari pemasok, proses pengolahan di dapur, hingga protokol distribusi makanan kepada para penerima manfaat. Keamanan pangan adalah prioritas utama,” tambahnya.
Penguatan Koordinasi dan Partisipasi Pelaku Usaha Lokal
Dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan Program MBG ke depan, Pemkab Buol tengah melakukan penguatan koordinasi lintas sektor. Syarif menyebutkan bahwa kesuksesan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pengawasan lingkungan, stabilitas pasokan pangan, serta keterlibatan aktif pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
Baca Juga :
Pelibatan pelaku usaha lokal tidak hanya bertujuan untuk menunjang kelancaran operasional dapur, tetapi juga untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan menyerap hasil tani dan ternak dari masyarakat lokal, Program MBG di Buol diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang berkesinambungan bagi warga sekitar dapur produksi.
Selain delapan unit yang telah dinyatakan siap beroperasi, satu unit SPPG lainnya di Kabupaten Buol saat ini masih dalam tahap persiapan akhir serta penelitian teknis lebih lanjut. Pemerintah daerah menargetkan unit tersebut dapat segera menyusul beroperasi dalam waktu dekat setelah seluruh kriteria teknis terpenuhi.
Harapan untuk Generasi Masa Depan
Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Buol dipandang sebagai pilar strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pemerintah daerah menyatakan komitmennya untuk terus memantau dan mengevaluasi kinerja seluruh unit SPPG guna memastikan program ini berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Harapan besar kami adalah program MBG di Buol dapat berjalan optimal. Ini adalah investasi jangka panjang untuk mendukung kesehatan, kecukupan gizi, serta kecerdasan generasi muda kita. Kami akan terus bekerja keras untuk memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sesuai dengan koridor standar keamanan pangan yang berlaku,” pungkas Syarif.
Langkah Pemkab Buol dalam melakukan perbaikan infrastruktur sanitasi di dapur-dapur MBG ini mencerminkan tanggung jawab serius pemerintah daerah dalam mengelola program strategis nasional.
Dengan standar yang lebih baik, diharapkan tidak ada lagi keraguan masyarakat terhadap kualitas layanan nutrisi yang diberikan, sehingga visi menciptakan generasi yang sehat dan tangguh di Kabupaten Buol dapat terealisasi dengan maksimal.
