Inversi – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik banjir di Kabupaten Bandung, khususnya di kawasan Bojongsoang. Dalam kunjungan tersebut, ia berupaya mengidentifikasi akar persoalan banjir yang kembali merendam wilayah pemukiman. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa persoalan banjir tidak hanya disebabkan curah hujan tinggi, tetapi juga dipengaruhi berbagai faktor struktural dan perilaku masyarakat.
Saat berdialog dengan petugas di lokasi, Dedi menerima penjelasan bahwa titik banjir yang ia kunjungi merupakan bekas aliran sungai lama yang kini difungsikan sebagai kolam retensi. Namun, volume air yang masuk ke kolam tersebut melampaui kapasitas sehingga mengakibatkan luapan ke permukiman. Kondisi diperparah oleh tumpukan sampah yang berasal dari berbagai wilayah sekitar.
Menanggapi hal ini, Dedi meminta informasi yang terbuka tanpa ragu terkait sumber sampah agar penanganan dapat dilakukan secara tepat. Petugas kemudian menjelaskan bahwa sampah terbawa dari Bojongsoang, Bojongsari, Lengkong hingga wilayah Kota Bandung.
Menurut Gubernur Jawa Barat, persoalan sampah lintas wilayah tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh satu kabupaten atau kota saja. Ia menilai diperlukan koordinasi lebih komprehensif antara pemerintah daerah untuk memastikan aliran sungai tidak kembali tersumbat oleh sampah dan sedimen.
Selain itu, ia menyoroti adanya bangunan pemukiman yang berdiri sangat dekat dengan bibir sungai, sehingga mempersempit aliran dan meningkatkan risiko banjir.
Dalam kunjungannya, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa pemerintah daerah berencana mencabut seluruh sertifikat tanah yang berada di zona sempadan sungai. Kebijakan ini dilakukan untuk menata ulang kawasan aliran sungai dan memastikan tidak ada lagi bangunan permanen yang berdiri di area yang berfungsi sebagai jalur air.
Ia menjelaskan bahwa banyak permasalahan banjir muncul akibat perubahan fungsi lahan yang semula berupa sawah dan rawa, namun diubah menjadi kawasan perumahan tanpa memperhitungkan kapasitas aliran air.
Seorang warga Kompleks Balai Endah Permai mengeluhkan bahwa banjir semakin parah sejak sungai di dekat kawasan tersebut diaktifkan kembali. Dedi menegaskan bahwa kesalahan tata ruang masa lalu menjadi salah satu penyebab utama. Ia menyebut saluran air dari perumahan langsung mengalir ke sungai yang sudah berada pada kapasitas maksimal, sehingga ketika debit meningkat, air meluap ke pemukiman.
Dalam peninjauan di titik rawan lainnya, gubernur menemukan sebuah bangunan warung yang berdiri di lokasi rendah dekat aliran sungai. Ia memastikan bangunan tersebut akan dibersihkan dan jenis bangunan serupa tidak lagi diizinkan berdiri demi memulihkan fungsi kawasan.
Baca Juga :
Saat berdialog dengan warga yang mengaku telah puluhan kali menjadi korban banjir, Dedi menawarkan solusi relokasi sebagai langkah jangka panjang. Tawaran tersebut disambut antusias oleh warga yang menyatakan kesiapan untuk dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan ratusan kepala keluarga yang tinggal di bantaran sungai akan menjadi prioritas relokasi pada tahun mendatang.
Melalui peninjauan ini, Gubernur Jawa Barat menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan persoalan banjir secara menyeluruh, mulai dari penertiban bangunan di sempadan sungai, penguatan kolam retensi, pengendalian sampah lintas wilayah, hingga penyediaan hunian yang lebih aman bagi warga. Pendekatan komprehensif tersebut diharapkan mampu mengurangi risiko banjir berulang di wilayah Bandung dan sekitarnya.
