Refinery Development Master Plan Balikpapan akhirnya resmi beroperasi setelah melalui proses panjang selama hampir satu dekade. Proyek modernisasi kilang terbesar di Indonesia ini diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan menjadi tonggak penting dalam penguatan ketahanan serta kedaulatan energi nasional.
Di balik rampungnya proyek strategis tersebut, tersimpan cerita panjang mengenai tantangan, tekanan, hingga dugaan upaya sabotase yang sempat menghambat penyelesaiannya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa RDMP Balikpapan tidak berjalan mulus sejak awal. Proyek yang mulai diinisiasi pada 2016 itu seharusnya dapat diselesaikan lebih cepat.
Namun dalam perjalanannya, berbagai kendala teknis dan nonteknis muncul, termasuk insiden kebakaran kilang Balikpapan pada Mei 2024 yang sempat mengundang tanda tanya besar.
“Proyek RDMP ini banyak dramanya. Seharusnya sudah selesai awal Mei 2024, tetapi terjadi kebakaran. Ada bagian yang terbakar. Saya tidak mengerti apakah itu murni kecelakaan atau ada faktor lain,” ujar Bahlil saat memberikan paparan di sela peresmian RDMP Balikpapan.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena mengindikasikan adanya kemungkinan kesengajaan dalam insiden tersebut.
Menurut Bahlil, pemerintah tidak tinggal diam menyikapi peristiwa tersebut. Investigasi internal langsung dilakukan untuk menelusuri penyebab kebakaran. Hasil penelusuran itu, kata dia, menguatkan dugaan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan RDMP Balikpapan segera rampung dan beroperasi penuh.
“Pada Agustus 2024 saya perintahkan tim internal untuk melakukan investigasi. Dari hasilnya, kami melihat ada indikasi kuat bahwa tidak semua pihak rela Indonesia memiliki cadangan dan kemandirian energi. Masih ada kepentingan agar impor BBM terus berlanjut,” ungkap Bahlil.
Ia menilai kondisi ini berkaitan erat dengan praktik rente yang selama ini diuntungkan oleh tingginya volume impor bahan bakar minyak.
Baca Juga :
Bahlil menegaskan bahwa beroperasinya RDMP Balikpapan akan memangkas impor BBM secara signifikan, khususnya solar dan bensin. Hal inilah yang diduga memicu perlawanan terselubung dari pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari impor energi. Meski menghadapi tekanan tersebut, pemerintah memastikan proyek strategis nasional ini tetap diselesaikan sesuai rencana.
Setelah rampung, RDMP Balikpapan mengalami peningkatan kapasitas pengolahan dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari. Kilang ini kini dilengkapi fasilitas Crude Distillation Unit dan Residual Fluid Catalytic Cracking yang memungkinkan pengolahan residu menjadi produk bernilai tinggi. Teknologi RFCC juga meningkatkan kualitas BBM yang dihasilkan dari standar Euro II menjadi Euro V yang lebih ramah lingkungan.
Bahlil menyebut RDMP Balikpapan mampu memproduksi sekitar 5,8 juta kiloliter bensin per tahun. Dengan konsumsi nasional sekitar 38 juta kiloliter dan produksi dalam negeri sebelumnya 14,25 juta kiloliter, tambahan produksi ini akan menekan impor bensin hingga tersisa sekitar 19 juta kiloliter.
Di sisi lain, pemerintah telah menghentikan penerbitan izin impor solar CN 48 sejak awal 2026 dan menargetkan larangan impor solar CN 51 mulai semester II tahun ini.
Selain meningkatkan produksi, modernisasi kilang Balikpapan juga tercermin dari lonjakan kompleksitas kilang. Nelson Complexity Index meningkat dari 3,7 menjadi 8,0, menandakan kemampuan kilang menghasilkan lebih banyak produk berkualitas tinggi. Yield Valuable Product juga naik signifikan dari 75,3 persen menjadi 91,8 persen, menunjukkan efisiensi dan daya saing yang semakin kuat.
RDMP Balikpapan menjadi bukti konkret keberhasilan strategi hilirisasi migas yang dijalankan pemerintah bersama Pertamina. Kilang ini tidak hanya memproduksi bensin dan solar, tetapi juga menambah pasokan LPG serta produk petrokimia yang sebelumnya belum dapat dihasilkan.
Dengan beroperasinya RDMP Balikpapan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengurangi ketergantungan impor dan menutup celah praktik rente di sektor energi. Kisah panjang penuh tantangan di balik proyek ini sekaligus menjadi pengingat bahwa upaya menuju kemandirian energi bukan hanya soal teknologi dan investasi, tetapi juga keberanian melawan kepentingan yang ingin mempertahankan ketergantungan Indonesia pada impor BBM.
