JAKARTA, INVERSI – Badan Pangan Nasional memastikan ketersediaan beras nasional pada awal tahun 2026 berada dalam kondisi aman dengan harga yang relatif stabil di tingkat konsumen.
Kepastian ini didukung oleh posisi cadangan beras pemerintah yang kuat, keberhasilan capaian swasembada beras pada 2025, serta berjalannya berbagai program distribusi dan stabilisasi pangan yang dilakukan secara berkelanjutan.
Direktur Distribusi Pangan Badan Pangan Nasional, Rachmi Widiriani, menyampaikan bahwa stok beras yang dikelola Perum Bulog per 12 Januari 2026 tercatat mencapai 3,36 juta ton.
Jumlah tersebut terdiri atas cadangan beras pemerintah sekitar 3,23 juta ton serta stok komersial sekitar 129 ribu ton. Menurutnya, posisi cadangan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa harus melakukan impor.
“Dengan posisi cadangan yang ada, pemerintah memastikan kebutuhan beras masyarakat dapat terpenuhi. Fokus utama kami saat ini adalah menjaga kelancaran distribusi serta memastikan harga tetap terkendali di tingkat konsumen,” ujar Rachmi di Jakarta, Senin.
Ia menegaskan bahwa penguatan distribusi menjadi kunci agar pasokan yang melimpah di tingkat nasional benar-benar dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah.
Pemerintah menilai capaian swasembada beras pada 2025 sebagai fondasi penting dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Produksi dan cadangan yang kuat memberikan ruang kebijakan yang lebih luas bagi pemerintah untuk mengendalikan harga, menekan potensi gejolak pasar, serta memastikan akses pangan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Selain menjaga kecukupan stok, pemerintah juga terus memperkuat langkah stabilisasi melalui penyaluran bantuan pangan dan intervensi pasar. Hingga 12 Januari 2026 dini hari, realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng untuk alokasi Oktober hingga November 2025 telah menjangkau sekitar 17,67 juta penerima bantuan pangan atau setara 96,71 persen dari total sasaran 18,27 juta penerima.
Adapun total bantuan yang telah disalurkan mencakup sekitar 353,5 ribu ton beras dan 70,7 juta liter minyak goreng. Pemerintah terus mempercepat penyaluran sisa bantuan, terutama di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan akses distribusi.
Baca Juga :
Langkah ini dilakukan agar manfaat bantuan dapat dirasakan secara merata dan tepat waktu.
Rachmi menjelaskan bahwa meskipun pasokan nasional berada dalam kondisi kuat, pergerakan harga di pasar tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah kelancaran distribusi, pola permintaan musiman, serta kondisi spesifik di sejumlah wilayah.
Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya mengandalkan stok, tetapi juga melakukan pemantauan harga secara harian.
Menurutnya, swasembada beras mencerminkan kemampuan negara dalam menjamin ketersediaan pasokan. Namun, harga di tingkat konsumen tetap berpotensi mengalami fluktuasi. Untuk itu, pemerintah siap melakukan operasi pasar serta menyalurkan beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan apabila diperlukan untuk menahan kenaikan harga yang tidak wajar.
Bapanas juga mencatat bahwa sebagian besar pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, telah memiliki dan mengelola cadangan beras pemerintah daerah. Keberadaan cadangan ini menjadi lapisan pengaman tambahan dalam merespons gejolak harga maupun kondisi darurat di daerah, sehingga stabilitas pangan dapat dijaga secara lebih responsif.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan capaian swasembada beras nasional di Karawang, Jawa Barat, pada awal Januari 2026. Pengumuman tersebut menjadi tonggak penting kemandirian pangan nasional yang bersumber dari peningkatan produksi petani dalam negeri.
Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa produksi beras nasional sepanjang 2025 mencapai 34,71 juta ton. Angka tersebut menghasilkan surplus sekitar 3,52 juta ton dibandingkan kebutuhan konsumsi nasional yang diperkirakan sebesar 31,19 juta ton per tahun. Surplus ini menjadi modal utama dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pada 2026.
Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong penyerapan produksi dalam negeri, memperkuat distribusi dari sentra produksi ke wilayah konsumsi, serta memastikan program stabilisasi berjalan tepat sasaran. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan mendukung stabilitas inflasi pangan sepanjang tahun 2026.
Berdasarkan Panel Harga Pangan yang dikelola Bapanas per 12 Januari, harga beras secara nasional menunjukkan tren penurunan. Harga beras premium tercatat sebesar Rp15.384 per kilogram, beras medium Rp13.609 per kilogram, beras SPHP Rp12.408 per kilogram, serta beras khusus lokal Rp15.569 per kilogram.
Penurunan harga ini menjadi indikasi awal bahwa kondisi pasokan dan stabilisasi pangan berjalan sesuai harapan pemerintah.
