JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan strategi besar ketahanan energi nasional dengan membangun infrastruktur penyimpanan minyak raksasa yang mampu menampung pasokan hingga tiga bulan atau 90 hari. Langkah ini diyakini akan mengubah cara Indonesia menghadapi krisis energi global—dari sekadar bertahan menjadi membangun benteng kedaulatan energi permanen.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pembangunan storage tersebut merupakan arahan langsung dari Prabowo Subianto untuk memperkuat cadangan energi nasional.
Selama ini, kapasitas storage minyak Indonesia hanya mampu menampung stok sekitar 21 hingga 25 hari, jauh di bawah standar banyak negara maju.
“Makanya dengan kejadian storage kita yang cuma 21 hari, 25 hari, perintah Bapak Presiden Prabowo, harus kita bangun minimal storage kita tiga bulan,” ujar Bahlil dalam tayangan podcast Abuleke di kanal YouTube Kementerian ESDM, Rabu (11/3/2026).
Pembangunan storage ini bukan sekadar proyek infrastruktur biasa. Pemerintah ingin memastikan Indonesia memiliki “tabungan energi” berskala besar yang dapat melindungi masyarakat dari guncangan harga minyak dunia, konflik geopolitik, hingga gangguan distribusi global.
Selama ini, perbandingan dengan negara lain sering memunculkan kekhawatiran publik. Negara seperti Jepang bahkan memiliki cadangan minyak hingga sekitar 290 hari.
Namun menurut Bahlil, kondisi tersebut terjadi karena investasi pembangunan storage berskala besar baru tersedia saat ini. “Nah sekarang kenapa tidak kita lakukan? Baru kita mau lakukan karena investasinya baru ada,” kata Bahlil.
Yang menarik, pembangunan storage minyak raksasa ini tidak akan menggunakan anggaran negara. Pemerintah memilih menggandeng investor swasta untuk membangun fasilitas tersebut, sementara negara tetap mendapatkan manfaat strategis berupa cadangan energi.
“Enggak (pakai APBN). Investor sudah ada. Jadi kita harus mengundang swasta juga. Untuk di samping dia, kita suruh dia bangun, tidak pakai dana APBN, tapi itu menjadi cadangan negara kita,” jelas Bahlil.
Baca Juga :
Skema ini dianggap sebagai strategi cerdas memperbesar kapasitas cadangan nasional tanpa membebani keuangan negara.
Dalam skema yang disiapkan, minyak mentah yang tersimpan di storage tersebut nantinya dapat dibeli oleh perusahaan nasional seperti Pertamina maupun perusahaan energi lainnya.
Menariknya, transaksi pembelian akan menggunakan rupiah, bukan dolar AS. Langkah ini bertujuan untuk menekan tekanan terhadap cadangan devisa negara sekaligus memperkuat sistem ekonomi domestik.
“Belinya pakai apa? Rupiah. Supaya apa? Devisa kita tidak keluar. Jadi negara tidak lagi keluarkan devisa,” terang Bahlil.
Investor yang membangun storage juga akan diberikan ruang untuk membeli minyak mentah dari pasar global, tetapi pasarnya tetap berada di dalam negeri.
“Pihak swasta yang membangun storage itu, kemudian dia juga kita kasih ruang untuk bisa membeli crude dari luar, tapi market cap-nya ada di dalam negeri,” tambahnya.
Dengan strategi ini, pemerintah ingin memastikan Indonesia tidak lagi mudah terpengaruh oleh konflik internasional atau fluktuasi harga minyak dunia.
Pembangunan storage 90 hari menjadi langkah transformasi besar dalam sistem cadangan energi nasional— sesuatu yang belum pernah dimiliki Indonesia sebelumnya.
Jika proyek ini terealisasi sesuai rencana, Indonesia akan memiliki benteng energi permanen yang mampu menjaga stabilitas pasokan bagi industri, transportasi, dan masyarakat luas.
Artinya, di tengah dunia yang semakin tidak pasti, Indonesia mulai membangun satu hal penting, ketahanan energi jangka panjang yang tidak membuat rakyat panik setiap kali harga minyak dunia bergejolak.
