INVERSI.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI, Derta Rohidin, meminta pemerintah tetap fokus pada pembenahan sistem keselamatan transportasi publik menyusul munculnya usulan evaluasi penempatan gerbong khusus perempuan di layanan KRL.
Menurut Derta, usulan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memang lahir dari semangat memberikan perlindungan bagi perempuan di ruang publik. Namun, ia menilai langkah tersebut belum menyentuh akar persoalan utama dalam sistem transportasi perkeretaapian.
“Insiden kecelakaan tersebut bukan hanya soal teknis operasional, tetapi juga menyangkut tata kelola sistem perkeretaapian yang harus terus diperbaiki secara menyeluruh,” kata Derta dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan keberadaan gerbong khusus perempuan pada layanan KRL sejatinya merupakan bentuk kebijakan afirmatif untuk menciptakan rasa aman dari potensi pelecehan maupun kekerasan berbasis gender di ruang publik.
Meski demikian, dalam konteks kecelakaan kereta, Derta menilai faktor keselamatan lebih banyak dipengaruhi persoalan sistemik dibanding penempatan gerbong penumpang.
Beberapa hal yang menjadi sorotannya antara lain pembenahan sistem persinyalan dan komunikasi antarkereta, disiplin operasional dan standar keselamatan, kualitas infrastruktur rel, teknologi pengendalian kereta, hingga integrasi manajemen lalu lintas antara KRL dan kereta jarak jauh seperti KRL Commuter Line serta KA Argo Bromo Anggrek.
Derta juga mengingatkan bahwa data dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menunjukkan sebagian besar kecelakaan kereta api dalam beberapa tahun terakhir dipicu oleh human error dan gangguan sistem operasional.
Karena itu, ia menilai perubahan posisi gerbong perempuan tidak akan secara langsung mengurangi risiko tabrakan antarkereta apabila tidak dibarengi pembenahan sistem keselamatan secara menyeluruh.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi hanya menjadi langkah simbolis bila tidak disertai kajian komprehensif.
Baca Juga :
Di sisi lain, Derta menegaskan perlindungan perempuan di ruang publik tetap harus diperkuat melalui berbagai langkah nyata, mulai dari pencegahan pelecehan seksual, penguatan sistem pengawasan, respons cepat terhadap laporan korban, hingga edukasi publik terkait keamanan bersama.
Sebagai langkah konkret, ia mendorong dilakukannya audit total terhadap sistem perkeretaapian nasional, termasuk pada aspek persinyalan, komunikasi antar kereta, serta sistem kontrol operasional.
Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dinilai penting melalui pelatihan berkala dan sertifikasi ulang bagi masinis maupun petugas operasional kereta api.
“Keselamatan transportasi publik adalah tanggung jawab bersama yang tidak bisa disederhanakan pada satu aspek saja. Kita tentu mendukung perlindungan perempuan di ruang publik, tetapi kebijakan yang diambil harus tepat sasaran dan berbasis pada akar masalah,” ujarnya.
Ia pun menegaskan momentum setelah terjadinya kecelakaan seharusnya dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan sistemik agar insiden serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.
“Jangan sampai energi kita habis pada solusi yang tampak cepat, tetapi tidak menyelesaikan persoalan mendasar,” kata Derta.
