INVERSI – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN melaporkan bahwa realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang secara kolektif dikategorikan sebagai sasaran 3B masih memerlukan upaya percepatan yang signifikan.
Berdasarkan data per awal Juni 2026, jumlah penerima manfaat baru mencapai 9,92 juta jiwa, atau sekitar 38,51 persen dari target total 25,77 juta jiwa. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (24/06/2026), menegaskan pentingnya sinkronisasi data dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurutnya, data BGN menjadi referensi utama untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran dan terukur secara nasional.
Analisis Kesenjangan Distribusi D
ata menunjukkan variasi tingkat cakupan antar sub-kelompok sasaran 3B. Kelompok ibu hamil memiliki cakupan tertinggi dengan 911.474 orang atau 69,53 persen dari target 1,31 juta orang. Sementara itu, kelompok ibu menyusui mencapai 65,91 persen atau 2,2 juta orang dari sasaran 3,35 juta orang.
Namun, tantangan terbesar terletak pada kelompok balita non-PAUD, yang menjadi garis depan pencegahan stunting. Dari 21,11 juta balita yang menjadi target, baru 6,8 juta anak atau 32,24 persen yang telah menerima manfaat program.
Wihaji menuturkan bahwa rendahnya cakupan pada balita non-PAUD menjadi perhatian serius kementerian. Mengacu pada Perpres Nomor 115 Tahun 2025, Kemendukbangga tidak hanya bertugas mendistribusikan makanan, tetapi juga mengedukasi keluarga mengenai pola konsumsi pangan sehat.
Strategi Penguatan di Lapangan
Untuk menutup celah cakupan tersebut, Kemendukbangga mengerahkan 200.276 Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari 599.918 personel, meliputi kader KB, kader PKK, dan bidan di seluruh Indonesia. Selain itu, dari 29.848 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tercatat, sebanyak 22.672 unit (75,96 persen) telah aktif melayani sasaran 3B.
Guna memastikan target penurunan prevalensi stunting nasional menjadi 18,8 persen pada 2025 dapat tercapai, pemerintah menyiapkan enam strategi optimalisasi:
- Pelatihan edukasi MBG bagi TPK.
- Sosialisasi panduan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bagi kader.
- Penyusunan pedoman distribusi yang standar.
- Pelatihan mekanisme distribusi yang terintegrasi dengan edukasi nutrisi.
- Analisis data penerima manfaat secara berkala untuk perbaikan sasaran.
- Penguatan fungsi Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) di tingkat desa.
Wihaji menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut bertujuan untuk memastikan setiap porsi makanan bergizi yang didistribusikan memberikan dampak nyata bagi perbaikan status gizi ibu dan anak, sekaligus menciptakan perubahan perilaku konsumsi pangan sehat di tingkat keluarga.
