INVERSI – Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, tidak hanya dipandang sebagai aksi sosial pemenuhan gizi, melainkan sebagai sebuah transformasi ekonomi bagi masyarakat kampung.
Pemerintah Kabupaten Sorong berkomitmen untuk menjadikan 30 unit dapur di wilayah 3T sebagai motor penggerak ketahanan pangan daerah dengan memaksimalkan potensi hasil pertanian dan peternakan lokal sebagai bahan baku utama.
Wakil Bupati Sorong, H. Sutejo, menjelaskan bahwa operasional dapur MBG merupakan agenda strategis nasional yang harus disukseskan dengan pendekatan berbasis potensi daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sorong tidak hanya menunggu operasional dapur dimulai, tetapi juga sedang menyiapkan ekosistem pendukung pangan agar pasokan kebutuhan dapur tetap terjaga secara berkelanjutan.
Strategi Ketahanan Pangan Berkelanjutan
Pemerintah daerah bersama Satuan Tugas MBG telah merancang strategi komprehensif untuk mengantisipasi potensi kelangkaan bahan baku di tingkat lokal. Salah satu program unggulan yang sedang didorong adalah peningkatan produksi komoditas jagung yang difungsikan sebagai bahan baku pakan ternak. Langkah ini diambil untuk mendongkrak produktivitas sektor perunggasan dan perikanan di Sorong secara masif.
“Kami memiliki filosofi bahwa manfaat ekonomi dari Program MBG harus tetap berputar di Kabupaten Sorong. Jika ayam, telur, dan ikan yang digunakan dalam menu gizi anak sekolah berasal dari tangan petani dan peternak kita sendiri, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara signifikan.”
“Kami tidak ingin hanya menjadi konsumen, tetapi ingin menjadi penyedia utama kebutuhan pangan program nasional ini,” jelas Sutejo dengan optimistis.
Menarik Minat Investasi di Wilayah 3T
Selain fokus pada ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Sorong juga menyoroti minat tinggi dari pihak investor yang ingin berkontribusi dalam pembangunan dan pengelolaan dapur MBG.
Kehadiran investor ini dipandang sebagai peluang untuk meningkatkan standar profesionalisme dan efisiensi dalam pengelolaan unit-unit dapur gizi di wilayah yang sulit dijangkau. Namun, kepastian regulasi dan kecepatan operasional menjadi syarat mutlak yang ditanyakan oleh para mitra strategis tersebut.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat 13.289 orang yang terdaftar sebagai penerima manfaat di wilayah Kabupaten Sorong. Angka ini mencerminkan tanggung jawab besar yang harus dipenuhi oleh seluruh pemangku kepentingan.
Baca Juga :
Ketidaksigapan dalam memulai operasional dapur bukan hanya berisiko pada gagalnya target gizi, tetapi juga akan menghambat potensi lapangan kerja baru yang sangat dinantikan oleh warga lokal.
Sinergi Lintas Sektoral
Dalam upaya mempercepat operasional dapur MBG, Sutejo meminta seluruh pihak, termasuk pemerintah provinsi, untuk memberikan atensi khusus bagi wilayah 3T. Koordinasi yang lebih erat dengan BGN diharapkan dapat segera membuahkan hasil nyata dalam bentuk pencairan anggaran operasional.
Dengan kepastian operasional yang segera terealisasi, Kabupaten Sorong siap membuktikan bahwa daerah di wilayah timur Indonesia mampu menjadi percontohan nasional dalam mengintegrasikan program kesehatan masyarakat dengan pemberdayaan ekonomi lokal yang berbasis pada kemandirian pangan.
Dengan tata kelola yang terintegrasi antara pemerintah daerah, badan pusat, dan peran serta investor, Kabupaten Sorong optimis bahwa Program Makan Bergizi Gratis akan menjadi fondasi kokoh bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus penguatan ekonomi rakyat di masa depan.
