JAKARTA – Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengungkap adanya temuan operasi sistematis yang bertujuan mengekskalasi kemarahan publik menjadi kerusuhan brutal pada Agustus 2025. Ia menyoroti tiga akun media sosial yang dinilai sangat provokatif namun hingga kini tidak diusut secara serius oleh aparat penegak hukum.
Ketiga akun yang diidentifikasi oleh Komisi Pencari Fakta (KPF) tersebut adalah Strongerboy, Adiastha8 (TikTok), dan Armyzoned ID (YouTube).
“Akun-akun ini dibuat hanya satu bulan sebelum peristiwa dengan jumlah pengikut yang sangat besar. Mereka menyebarkan narasi yang mengarahkan pada potensi kerusuhan dan mengimajinasikan kembali peristiwa 98,” ujar Isnur dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu pekan lalu.
Isnur menjelaskan akun-akun tersebut melakukan manipulasi disinformasi dengan memanfaatkan momentum kemarahan warga, termasuk viralnya video anggota DPR yang berjoget pada pertengahan Agustus 2025. Menurutnya, akun-akun itu secara sistematis mengolah amarah publik menjadi narasi berlebihan dan provokatif.
Berdasarkan analisis yang juga terverifikasi dengan data Drone Emprit, narasi media sosial bergeser tajam setelah meninggalnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan pada 28 Agustus 2025. Jika awalnya tuntutan massa adalah pembubaran DPR, akun-akun provokator mengubahnya menjadi sentimen “polisi pembunuh”.
“Akun-akun ini mengekskalasi kekerasan menjadi semakin brutal. Pertanyaan besarnya, kenapa mereka tidak diusut? Kenapa diabaikan dan seolah lenyap dalam upaya pengungkapan kebenaran? Padahal jejak digitalnya sangat nyata,” kata Isnur.
Selain operasi disinformasi digital, hasil investigasi KPF juga mengungkap adanya massa terorganisir yang diduga disewa untuk melakukan aksi penjarahan rumah pejabat negara saat kerusuhan Agustus 2025. Massa tersebut menyasar rumah sejumlah anggota DPR hingga kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Kami menemukan ada massa yang dipimpin oleh mobil mewah seperti Mercedes-Benz. Mereka konvoi rapi menggunakan kendaraan bermotor, membawa molotov, dan menyasar rumah-rumah pejabat seperti Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbach, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani,” ungkap Isnur.
Menurut KPF, massa tersebut berasal dari berbagai wilayah seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, hingga Bandung dan Cianjur. Mereka diduga diiming-imingi barang jarahan sebagai imbalan atas aksi mereka.
Baca Juga :
Isnur menyayangkan sikap kepolisian yang dinilai hanya menyasar pelaku lapangan, tanpa mengungkap aktor intelektual di balik kerusuhan.
“Gambar dan videonya ada, orang-orangnya terekam jelas. Harusnya mereka ditelusuri lebih lanjut, siapa koordinatornya, di mana titik simpul pertemuannya, dan siapa yang mengarahkan mereka melakukan penjarahan. Jangan hanya berhenti di tersangka lapangan,” tegasnya.
KPF juga menemukan keberadaan massa bayaran yang diorganisir oleh kelompok bernama, Bison. Kelompok ini disebut sering direkrut sebagai penonton bayaran di acara televisi dan kemudian dimobilisasi dalam situasi kerusuhan.
“Kelompok ini mengakui didorong dan dibayar untuk menjegal aksi demonstrasi mahasiswa, termasuk aksi HMI dan PMII. Mereka bahkan mengklaim sebagai afiliator dari sebuah lembaga tertentu di Indonesia,” ungkap Isnur.
Selain TikTok dan YouTube, KPF menemukan bukti pesan berantai di WhatsApp berisi gambar provokatif yang menyebar ke berbagai grup warga, termasuk kolektif Nika, KPR Depok, dan Nakama. Pesan tersebut masuk secara spontan tanpa struktur organisasi yang jelas.
Menurut Isnur, banyak grup tidak melakukan penyaringan anggota, sehingga aktor anonim mudah menyusup dan menyebarkan konten yang memicu emosi massa.
“Kami memiliki banyak tangkapan layar bukti disinformasi ini. Ini menunjukkan ada pihak yang memang ingin kerusuhan ini terjadi, namun justru warga biasa dan aktivis yang tidak tahu apa-apa yang sekarang malah ditangkap dan dipidanakan,” pungkasnya.
Kronologis Singkat
Kerusuhan Agustus 2025 dipicu viralnya video anggota DPR yang berjoget, kemudian diperkuat oleh narasi provokatif di media sosial sejak 20 Agustus. Situasi berubah drastis setelah meninggalnya pengemudi ojol Affan Kurniawan pada 28 Agustus, yang menggeser narasi menjadi sentimen anti-polisi. Pada akhir Agustus, aksi massa meluas dan diikuti penjarahan rumah pejabat negara, dengan indikasi massa terorganisir dan bayaran. Pasca kerusuhan, penegakan hukum menuai kritik karena dianggap hanya menyasar pelaku lapangan.
