Inversi Implementasi Kebijakan Strategis Nasional berupa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diorkestrasi oleh Badan Gizi Nasional di bawah payung Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 kini memasuki fase krusial.
Kendati dirancang sebagai instrumen akselerasi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menuju visi Indonesia Emas 2045, efisiensi program ini di tingkat lapangan dinilai masih menghadapi tantangan sistematik yang cukup fundamental.
Jika tidak segera diiringi dengan reformasi tata kelola (governance) yang ketat, program ini dikhawatirkan akan memicu beban fiskal yang besar tanpa menghasilkan nilai kemanfaatan yang optimal (value for money).
Kritik solutif tersebut dipaparkan secara komprehensif oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University, Prof. Bambang Juanda.
Dalam agenda akademis Strategic Discussion Series 1 bertajuk “Tata Kelola Makan Bergizi Gratis Agar Kebijakan Fiskal Optimal” yang diselenggarakan oleh FEM IPB University di Bogor, ia menegaskan bahwa indikator keberhasilan program MBG tidak boleh hanya bersandar pada parameter kecepatan perluasan cakupan wilayah (scaling-up) atau besarnya nominal realisasi penyerapan anggaran semata.
“Program MBG ini memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat fondasi makroekonomi guna menopang target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Namun, prasyarat mutlak yang tidak boleh diabaikan adalah penegakan tata kelola yang tepat, transparan, dan akuntabel.”
“Tanpa adanya perbaikan tata kelola yang radikal, program ini berisiko menjadi skema belanja negara yang tidak efisien,” urai Prof. Bambang Juanda di hadapan para akademisi dan pembuat kebijakan.
Analisis Inklusi Fiskal: Menyoroti Ketimpangan Distribusi Manfaat
Berdasarkan hasil analisis data empiris yang dipaparkan dalam diskusi strategis tersebut, Prof. Bambang menyoroti adanya anomali serius terkait ketepatan sasaran (targeting accuracy) distribusi manfaat dari anggaran MBG.
Data menunjukkan terjadinya erosi keadilan sosial di mana kelompok masyarakat kelas sosio-ekonomi atas justru menyerap porsi anggaran yang jauh lebih besar dibandingkan kelompok masyarakat miskin yang menjadi target prioritas intervensi gizi.
Baca Juga :
| Klaster Demografi dan Ekonomi | Persentase Penyerapan Manfaat Anggaran MBG |
| Kelompok Masyarakat Kelas Atas | 62,9% |
| Kelompok Masyarakat Kelas Bawah | 10,2% |
| Desil Terkaya (Masyarakat Sangat Mampu) | 46,5% |
| Desil Termiskin (Masyarakat Sangat Membutuhkan) | 1,1% |
Ketimpangan alokasi fiskal ini diperparah oleh adanya konsentrasi geografis (geographical bias) yang sangat timpang. Berdasarkan sebaran data wilayah, implementasi program MBG sejauh ini masih didominasi dan berpusat di Pulau Jawa dengan persentase mencapai 58,9 persen.
Dari total serapan tersebut, wilayah perkotaan (urban area) mendominasi sebesar 80,4 persen, sedangkan wilayah perdesaan (rural area) hanya mendapatkan porsi marginal sebesar 19,6 persen. Kondisi ini menunjukkan belum berjalannya asas pemerataan pembangunan yang berkeadilan antardaerah di Indonesia.
Celah Regulasi Perpres 115/2025 dan Risiko Moral Hazard
Selain problem salah sasaran (exclusion and inclusion errors), Prof. Bambang Juanda juga mengidentifikasi adanya celah hukum (loophole) di dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.
Ketiadaan klausul pengawasan yang rigid dan berlapis di dalam regulasi tersebut berpotensi memicu berbagai ekses negatif di tingkat operasional, mulai dari ancaman kelalaian higienitas yang menyebabkan kasus keracunan makanan publik, hingga lemahnya sistem pengawasan logistik.
Ia memperingatkan pemerintah bahwa ambisi percepatan implementasi program tanpa disertai pembangunan instrumen pengawasan yang kuat akan membuka peluang terjadinya praktik perburuan rente (rent-seeking behavior), penggelembungan nilai belanja (mark-up), serta inefisiensi pengadaan barang yang bermutu rendah.
“Percepatan eksekusi program di lapangan tanpa dilengkapi dengan pagar akuntabilitas yang kokoh dan instrumen audit yang jelas hanya akan membuka ruang bagi terjadinya kebocoran anggaran negara. Pemerintah harus memastikan adanya kepatuhan terhadap standar mutu hukum sebelum melakukan perluasan program secara masif,” tegasnya.
Urgensi Reformasi Model Tata Kelola: Menuju Desentralisasi Berbasis Komunitas
Guna mengatasi kelemahan model operasional saat ini yang dinilai terlalu tersentralisasi (top-down approaching), Prof. Bambang menawarkan sebuah alternatif solutif berupa Model Tata Kelola Berbasis Sekolah dan Komunitas.
Pendekatan desentralisasi ini bertujuan untuk mendekatkan unit produksi makanan (delivery system) langsung ke lingkaran penerima manfaat terkecil. Melalui model kemitraan ini, fungsi operasional dan pengawasan harian didelegasikan secara aktif kepada ekosistem lokal yang terdiri dari:
- Pihak Institusi Pendidikan: Sekolah dan Komite Sekolah bertindak sebagai pengawas mutu harian.
- Masyarakat Domestik: Orang tua murid dilibatkan dalam memantau higienitas sanitasi penyajian.
- Pemerintah Daerah dan UMKM: Pelaku usaha mikro, koperasi, petani lokal, dan nelayan diintegrasikan sebagai penyuplai utama bahan baku pangan mentah.
Dalam arsitektur model ini, pemerintah pusat tidak lagi bertindak sebagai operator teknis yang kaku, melainkan bertransformasi menjadi regulator makro yang fokus pada penetapan standar gizi nasional, formulasi regulasi keselamatan pangan, serta penegakan mekanisme audit keuangan independen.
Langkah ini diyakini mampu memicu efek multiplikatif (multiplier effect) yang signifikan bagi penguatan ekonomi kerakyatan di daerah.
Transparansi Kemitraan dan Digitalisasi Pelaporan
Lebih lanjut, IPB University merekomendasikan dilakukannya pengetatan prasyarat dalam proses seleksi mitra penyedia layanan gizi (catering vendor).
Pemilihan mitra strategis wajib didasarkan pada rekam jejak (track record) profesional, kepemilikan sertifikasi keamanan pangan, serta kapasitas logistik yang mumpuni. Proses seleksi tersebut harus dibuka secara transparan kepada publik guna meminimalisasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sebagai instrumen pendukung akuntabilitas modern, pemanfaatan ekosistem pelaporan berbasis teknologi digital (digital-based reporting system) yang terintegrasi menjadi hal yang bersifat wajib.
Sistem aplikasi digital ini harus dapat diakses secara inklusif oleh komite sekolah, komunitas orang tua, dan masyarakat luas untuk melaporkan setiap deviasi kualitas hidangan, keterlambatan distribusi, maupun indikasi penyimpangan anggaran secara real-time.
Dengan implementasi pembaruan tata kelola yang komprehensif ini, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat bertransformasi menjadi kebijakan perlindungan sosial yang bersih, berkeadilan, memiliki daya ungkit ekonomi lokal yang tinggi, serta mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas secara berkelanjutan.
