Inversi Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional kini mulai memasuki babak baru dengan melibatkan institusi pendidikan tinggi sebagai motor penggerak inovasi.
Langkah strategis ini dinilai mampu mengubah paradigma pelaksanaan kebijakan publik dari yang semula bersifat administratif-operasional menjadi berbasis ilmu pengetahuan (knowledge-based policy). Keterlibatan universitas diproyeksikan dapat menjadi solusi atas tantangan standardisasi mutu, efisiensi logistik, dan akuntabilitas penyelenggaraan jaring pengaman sosial di Indonesia.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Laksda TNI (Purn) Dr. Abdul Rivai Ras, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah progresif Universitas Hasanuddin (Unhas) yang sukses mendirikan dan mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG di dalam lingkungan kampus.
Fasilitas ini diresmikan secara monumental pada tanggal 28 April 2026 oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Prof. Brian Yuliarto, bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana, serta Rektor Unhas Prof. Jamaluddin Jompa.
Peresmian tersebut menandai sejarah baru sebagai dapur MBG pertama di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Kehadiran fasilitas hulu ini sekaligus menjadi tonggak penting integrasi dunia akademik dalam mendukung penuh program prioritas nasional di bidang perbaikan gizi masyarakat.
Menjembatani Kesenjangan Antara Riset Ilmiah dan Realitas Lapangan
Kunjungan kerja yang dilakukan oleh instansi APPMBGI ke kampus Unhas turut dihadiri oleh jajaran petinggi organisasi, di antaranya Anggota Dewan Pakar DPP APPMBGI Prof. Sukri Palutturi, serta Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I APPMBGI Sulawesi Selatan, Sri Asri Wulandari Aksa Mahmud.
Peninjauan langsung ini bertujuan untuk memetakan standardisasi teknologi pangan dan manajemen rantai pasok (supply chain management) yang diterapkan oleh Unhas agar dapat ditransformasikan menjadi percontohan nasional.
Menurut Abdul Rivai Ras, eksistensi dapur MBG di lingkungan universitas memiliki dimensi filosofis dan praktis yang jauh lebih luas daripada sekadar tempat pengolahan makanan massal konvensional. Ekosistem ini bertindak sebagai jembatan vertikal yang menghubungkan pusat pengolahan teori sains dengan ruang aplikasi riil di akar rumput.
“Fasilitas ini tidak boleh dipandang secara reduktif hanya sebagai dapur operasional pemenuhan logistik harian. Ini adalah sebuah laboratorium hidup (living laboratory). Di dalam ekosistem terpadu inilah sains, hasil riset, inovasi teknologi pangan, serta praktik manajemen industri melebur dalam satu siklus operasional yang utuh,” tegas Abdul Rivai Ras dalam rilis pers resminya.
Baca Juga :
Selama ini, salah satu kelemahan kronis dalam implementasi berbagai kebijakan pembangunan di Indonesia adalah adanya keretakan hubungan (disconnect) antara hasil penelitian di menara gading akademik dengan realitas pelaksanaan program di lapangan.
Dampaknya, banyak riset inovatif berhenti dalam bentuk dokumen laporan ilmiah, sementara praktik di lapangan berjalan tanpa landasan metodologi yang kuat. Model yang dikembangkan Unhas berhasil memutus mata rantai inefisiensi tersebut secara elegan.
Mengadopsi Praktik Terbaik Global Melalui Akselerasi Teaching Factory
Lebih lanjut, Abdul Rivai memaparkan bahwa pola sinergi institusional seperti ini telah lama menjadi tulang punggung keberhasilan pembangunan di berbagai negara maju (best practices). Di negara-negara dengan indeks inovasi tinggi, institusi pendidikan tinggi selalu terhubung secara organik dengan pusat-pusat produksi massal dan sektor industri strategis.
Kedekatan spasial dan konseptual antara ruang kuliah dengan ruang produksi memungkinkan terjadinya percepatan proses validasi teknologi, efisiensi rantai pasok bahan baku, penekanan biaya produksi, serta peningkatan kualitas keluaran (output) secara berkelanjutan.
Melalui pendekatan tata kelola dapur MBG yang dikembangkan dengan skema pabrik pembelajaran (teaching factory), Unhas tidak hanya memosisikan diri sebagai pencetak lulusan bergelar akademis, melainkan bertindak sebagai aktor pembangunan yang menawarkan solusi konkret bagi problem stunting dan malnutrisi.
“Apabila pusat pembelajaran berdiri berdampingan secara fungsional dengan pusat produksi, maka proses inovasi akan berjalan dengan akselerasi yang jauh lebih cepat, adaptif, dan terukur. Karakteristik ideal inilah yang mulai diinternalisasikan oleh Unhas melalui operasionalisasi dapur SPPG,” urai pakar kebijakan publik tersebut secara analitis.
Proyeksi Replikasi Nasional demi Keberlanjutan Program
Dapur MBG Unhas dinilai memiliki proyeksi strategis yang besar untuk didegradasikan menjadi pusat pengembangan standar nasional (national benchmark). Dari laboratorium hidup ini, pemerintah dan pelaku usaha dapat merumuskan formulasi menu berbasis komoditas lokal, sistem kontrol kebersihan pangan (food safety control system), hingga model tata kelola keuangan yang transparan.
APPMBGI secara kelembagaan menyatakan kesiapannya untuk mendorong perluasan kolaborasi yang lebih inklusif antara sektor perguruan tinggi, kementerian terkait, dan para pelaku usaha swasta maupun UMKM guna membangun ekosistem MBG nasional yang bersandar pada riset dan inovasi pangan terkini.
“Jika negara menghendaki program MBG ini berhasil secara sistemik, berdaya guna tinggi, dan memiliki keberlanjutan fiskal yang stabil, maka pemenuhan model-model berbasis keilmuan seperti ini adalah mutlak.”
“Tantangan kita ke depan bukan sekadar memperbanyak kuantitas fisik bangunan dapur di berbagai daerah, melainkan memastikan bahwa setiap unit dapur memiliki basis ilmiah yang sahih, standar mutu higienitas yang teruji, serta sistem audit yang akuntabel,” ujar Abdul Rivai.
Melalui integrasi yang harmonis antara regulasi politik dari pemerintah pusat dan keunggulan akademis dari perguruan tinggi, masa depan ketahanan pangan dan kualitas kesehatan generasi penerus bangsa diharapkan tidak lagi berjalan secara parsial.
Model Unhas menjadi bukti nyata bahwa ketika sains dan kebijakan publik berjalan beriringan, negara tidak sekadar melaksanakan program kerja musiman, melainkan sedang membangun fondasi peradaban yang kokoh untuk mewujudkan Indonesia Emas yang maju dan mandiri.
