Inversi Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya dalam mengoptimalkan pengelolaan anggaran negara untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pada tahun anggaran 2026, BGN menerima alokasi dana sebesar Rp268 triliun sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari total anggaran tersebut, sebesar 93 persen dialokasikan secara langsung untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa informasi mengenai besaran anggaran Rp268 triliun tersebut perlu diluruskan untuk menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa angka yang selama ini beredar sebesar Rp335 triliun bukan merupakan anggaran yang dikelola langsung oleh BGN.
“Anggaran berbasis Undang-Undang APBN, BGN mendapatkan anggaran sebesar Rp268 triliun. Oleh karena itu, apabila ada informasi yang menyebutkan angka Rp335 triliun, hal tersebut tidak tepat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (30/3/2026).
Dadan menjelaskan bahwa selisih angka tersebut berasal dari dana cadangan sebesar Rp67 triliun yang berada dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Dana tersebut merupakan cadangan kebijakan pemerintah yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk mendukung program prioritas nasional, termasuk MBG, sesuai dengan arahan presiden.
Dengan demikian, anggaran yang secara langsung dikelola oleh BGN tetap berada pada angka Rp268 triliun, sementara dana cadangan hanya bersifat pelengkap apabila diperlukan dalam kondisi tertentu.
Lebih lanjut, Dadan memaparkan bahwa sebagian besar anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung operasional program MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari total anggaran Rp249 triliun yang digunakan untuk program MBG atau setara dengan 93 persen dari total anggaran sebanyak 70 persen dialokasikan untuk pembelian bahan baku pangan.
Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi berbagai sektor produktif. Para petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi pihak yang merasakan manfaat dari meningkatnya permintaan bahan pangan.
“Sebanyak 70 persen anggaran digunakan untuk pembelian bahan baku. Hal ini memberikan keuntungan bagi petani, peternak, nelayan, serta pelaku UMKM di berbagai daerah,” jelas Dadan.
Baca Juga :
Menurutnya, strategi ini menjadikan program MBG tidak hanya sebagai program pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai instrumen penguatan ekonomi daerah. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di sektor pangan, diharapkan terjadi perputaran ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.
Selain untuk pembelian bahan baku, sekitar 20 persen anggaran program MBG dialokasikan untuk kebutuhan operasional. Komponen ini mencakup berbagai biaya pendukung, seperti listrik, sewa kendaraan distribusi, serta pembayaran insentif bagi para relawan yang terlibat dalam pelaksanaan program.
BGN mencatat bahwa hingga saat ini terdapat lebih dari 1,2 juta relawan yang tergabung dalam SPPG dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Para relawan ini memiliki peran strategis dalam memastikan distribusi makanan bergizi dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu kepada penerima manfaat.
Para relawan tersebut menerima penghasilan berkisar antara Rp2,4 juta hingga Rp3,2 juta per bulan, tergantung pada tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kehadiran relawan ini tidak hanya mendukung kelancaran program, tetapi juga membuka lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dadan menegaskan bahwa mayoritas anggaran yang dikelola BGN memang diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
“Mayoritas anggaran kami langsung disalurkan untuk program MBG, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dengan cakupan yang luas, program ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan gizi, termasuk stunting dan kekurangan nutrisi.
Selain memberikan manfaat dalam aspek kesehatan, program ini juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam rantai pasok, program MBG mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang saling mendukung.
Pemerintah optimistis bahwa dengan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, program MBG dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Upaya klarifikasi terkait besaran anggaran ini juga menjadi bagian dari komitmen BGN dalam menjaga kepercayaan publik.
Ke depan, BGN akan terus melakukan evaluasi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan program guna memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Inovasi dalam sistem distribusi, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas layanan menjadi fokus utama dalam pengembangan program ini.
Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu menjadi fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Melalui pemenuhan gizi yang optimal, generasi muda Indonesia diharapkan dapat tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi di masa depan.
