Inversi Provinsi Jawa Barat mencatatkan capaian yang membanggakan dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Berdasarkan data resmi Kementerian Kesehatan, Jawa Barat menjadi provinsi dengan penurunan prevalensi stunting paling signifikan sepanjang tahun 2024, yaitu sebesar 5,8 persen.
Pencapaian ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan program intervensi gizi, tetapi juga menjadi bukti nyata efektivitas kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Capaian tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting yang diselenggarakan di Jakarta. Dalam forum tersebut, ia menekankan bahwa keberhasilan Jawa Barat dapat dijadikan sebagai model praktik baik (best practice) bagi daerah lain dalam menekan angka stunting secara berkelanjutan.
“Jika kita melihat data dari Kementerian Kesehatan, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan penurunan prevalensi paling signifikan, yakni sebesar 5,8 persen,” ujar Gibran dalam sambutannya di Gedung Kementerian Kesehatan, Rabu (12/11).
Menurut Gibran, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi yang kuat antara berbagai pihak. Ia menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan salah satu program prioritas nasional yang menjadi perhatian utama Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, upaya ini memerlukan kerja sama yang terintegrasi dan berkesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Lebih lanjut, Gibran menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam upaya penurunan stunting. Ia menyoroti peran penting kementerian, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader Posyandu, serta ibu-ibu PKK yang menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan program di tingkat masyarakat.
“Atas arahan Bapak Presiden, kita berhasil menekan angka prevalensi stunting pada tahun 2024 menjadi 19,8 persen. Angka ini menunjukkan penurunan sekitar 377 ribu anak dibandingkan tahun sebelumnya,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan tersebut harus terus dijaga dan ditingkatkan melalui penguatan koordinasi serta komitmen bersama. Menurutnya, kunci utama dalam percepatan penurunan stunting terletak pada sinergi yang solid antara seluruh pemangku kepentingan.
“Program ini harus kita kawal bersama. Program ini harus kita kerjakan secara gotong royong. Saya meyakini bahwa kunci keberhasilan ada pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah,” tambahnya.
Baca Juga :
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut menyampaikan bahwa capaian nasional dalam menurunkan angka stunting hingga di bawah 20 persen merupakan hasil kerja keras lintas sektor selama lebih dari satu dekade. Ia menjelaskan bahwa sejak tahun 2013, prevalensi stunting di Indonesia berada pada angka sekitar 37 persen.
“Untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, angka stunting nasional berhasil turun di bawah 20 persen, yaitu berada pada kisaran 19 persen pada tahun 2024,” ungkap Budi.
Menurutnya, pencapaian ini merupakan tonggak penting dalam pembangunan kesehatan nasional. Namun demikian, upaya penurunan stunting tidak boleh berhenti sampai di sini. Pemerintah menargetkan prevalensi stunting dapat terus ditekan hingga mencapai 14 persen dalam lima tahun ke depan.
Target tersebut dinilai realistis apabila seluruh pihak tetap menjaga konsistensi program serta meningkatkan kualitas intervensi, baik yang bersifat spesifik maupun sensitif. Intervensi spesifik mencakup upaya langsung terkait pemenuhan gizi, sedangkan intervensi sensitif meliputi perbaikan sanitasi, akses air bersih, serta edukasi kesehatan.
Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, menekankan bahwa pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional menjadi momentum strategis untuk memperkuat komitmen dan koordinasi lintas sektor. Menurutnya, forum tersebut berperan penting dalam menyelaraskan kebijakan dan langkah implementasi di lapangan.
“Rapat Koordinasi Nasional ini diselenggarakan setiap tahun untuk memperkuat komitmen, koordinasi, dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta mitra pembangunan,” jelasnya.
Wihaji juga menekankan pentingnya pendekatan yang terstruktur, terukur, dan berbasis data dalam pelaksanaan program. Ia mengingatkan bahwa setiap pihak harus memiliki kejelasan peran dan tanggung jawab agar program dapat berjalan secara efektif dan efisien.
“Siapa mengerjakan apa, di mana, kapan, serta bagaimana pembiayaannya—semua harus direncanakan secara jelas. Oleh karena itu, program ini perlu dijalankan dengan disiplin dan presisi,” tegasnya.
Keberhasilan Jawa Barat dalam menurunkan angka stunting secara signifikan menjadi bukti bahwa strategi yang tepat, didukung oleh kolaborasi yang kuat, mampu menghasilkan dampak yang nyata. Hal ini sekaligus memberikan optimisme bahwa target nasional dalam menurunkan prevalensi stunting dapat tercapai sesuai dengan rencana.
Selain itu, capaian ini juga menunjukkan bahwa investasi dalam bidang kesehatan, khususnya pemenuhan gizi anak, merupakan langkah strategis dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Anak-anak yang tumbuh dengan gizi yang baik akan memiliki potensi yang lebih besar untuk berkembang secara optimal, baik dari segi fisik maupun kognitif.
Dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang terus diperkuat, pemerintah optimistis bahwa upaya percepatan penurunan stunting akan terus menunjukkan hasil yang positif. Ke depan, diharapkan seluruh daerah dapat meniru keberhasilan Jawa Barat serta mengembangkan inovasi sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.
Melalui langkah yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan, Indonesia semakin dekat dengan tujuan untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Penurunan angka stunting bukan hanya menjadi indikator keberhasilan program kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan.
