JAKARTA, INVERSI – Kementerian Agama menetapkan pemulihan fasilitas pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam penanganan dampak bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025. Pemerintah melalui Kementerian Agama mengalokasikan anggaran sebesar Rp35 miliar untuk memperbaiki ratusan satuan pendidikan keagamaan yang mengalami kerusakan akibat bencana tersebut.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa penyaluran bantuan pemulihan akan segera dilakukan secara langsung ke wilayah terdampak. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan keberlangsungan layanan pendidikan, khususnya pendidikan keagamaan, tetap berjalan.
“Kami akan berangkat ke Aceh. Ada bantuan sekitar Rp26 miliar yang disiapkan,” ujar Nasaruddin sebagaimana dikutip dari keterangan resmi Kementerian Agama pada Kamis, 18 Desember 2025.
Menurut Nasaruddin, tingkat kerusakan fasilitas pendidikan keagamaan di wilayah Sumatera tergolong signifikan. Berdasarkan pendataan Kementerian Agama, bencana tersebut berdampak pada sedikitnya 470 madrasah, 322 pondok pesantren, serta 13 Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kerusakan tersebut mencakup ruang kelas, asrama, laboratorium, hingga fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar.
Selain bantuan dalam bentuk dana tunai, Kementerian Agama juga akan menyalurkan dukungan berupa aset yang dimiliki kementerian dalam skema wakaf. Aset tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan di wilayah terdampak. Nasaruddin menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran bantuan dilakukan secara selektif dan terkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil di lapangan.
“Penyaluran bantuan juga dilakukan secara terkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah,” katanya.
Di luar satuan pendidikan keagamaan, dampak bencana juga dirasakan oleh ribuan sekolah umum yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti melaporkan bahwa hingga Minggu, 14 Desember 2025, tercatat sedikitnya 3.274 sekolah mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut.
Rincian sekolah yang terdampak mencakup 767 satuan pendidikan anak usia dini, 1.343 sekolah dasar, 621 sekolah menengah pertama, 268 sekolah menengah atas, dan 236 sekolah menengah kejuruan. Selain itu, terdapat pula 23 pusat kegiatan belajar masyarakat, 30 sekolah luar biasa, serta 86 lembaga kursus dan pelatihan yang turut terdampak. Kerusakan ini menyebabkan terganggunya proses belajar mengajar di berbagai jenjang pendidikan.
Abdul Mu’ti juga menyampaikan bahwa secara keseluruhan bencana tersebut berdampak langsung terhadap 275.248 siswa dan 25.936 guru di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Angka tersebut merupakan akumulasi dari seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. Menurutnya, dampak yang luas ini membutuhkan penanganan lintas sektor agar hak pendidikan peserta didik tetap terjamin.
Baca Juga :
Dalam masa tanggap darurat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga keberlanjutan pembelajaran. Pemerintah menyediakan ruang kelas darurat serta menyalurkan berbagai perlengkapan pendukung kegiatan belajar.
“Kebutuhan ruang kelas darurat mencapai 2.873 unit. Selain itu, kebutuhan perlengkapan pembelajaran atau school kit sebanyak 141.335, serta perlengkapan keluarga atau family kit mencapai 16.239,” ujar Abdul Mu’ti dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 15 Desember 2025.
Pemerintah menilai pemulihan sektor pendidikan menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan masa depan generasi muda di wilayah terdampak bencana. Sinergi antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan diharapkan mampu mempercepat rehabilitasi fasilitas pendidikan, sekaligus memastikan proses belajar mengajar tetap berlangsung meski dalam kondisi darurat.
Dengan dukungan anggaran, koordinasi lintas kementerian, serta keterlibatan pemerintah daerah, pemulihan pendidikan pascabencana di Sumatera ditargetkan dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjungan.
