Inversi Badan Gizi Nasional (BGN) terus mengakselerasi kesiapan infrastruktur pendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga penghujung Mei 2026, lembaga tersebut telah berhasil melakukan verifikasi terhadap 29.400 dapur yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk menjadi mitra resmi penyaluran nutrisi bagi masyarakat.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, dalam keterangan persnya di Markas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Mataram, menyampaikan bahwa dari jumlah dapur yang telah terverifikasi tersebut, sebanyak 27.900 unit telah beroperasi secara penuh. Angka ini merepresentasikan kemajuan signifikan dalam pemenuhan target infrastruktur operasional BGN.
Progres Verifikasi Menuju Target Nasional
Sony menjelaskan bahwa secara keseluruhan, BGN menetapkan target nasional untuk mengoperasikan sekitar 30.000 lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dengan tercapainya 29.400 dapur yang telah lolos verifikasi, maka progres pemenuhan kebutuhan dapur nasional telah mencapai kisaran 80 persen.
“Kami terus bergerak untuk menyelesaikan sisa target yang ada. Saat ini, kami sedang menunggu hasil validasi data riil di lapangan, khususnya untuk daerah-daerah terpencil dan wilayah dengan tantangan geografis yang cukup berat. Kami ingin memastikan bahwa setiap titik pelayanan benar-benar siap dan memenuhi standar yang ditetapkan,” ujar Sony.
Langkah verifikasi ini dilakukan bukan sekadar untuk memenuhi kuantitas lokasi, melainkan untuk memastikan bahwa setiap unit dapur mitra memiliki kapasitas logistik, standar higienitas, serta kemampuan manajerial yang mumpuni dalam mengelola distribusi makanan bergizi bagi jutaan masyarakat.
Perluasan Cakupan Penerima Manfaat
Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah kini memiliki cakupan sasaran yang jauh lebih luas. Data terbaru menunjukkan bahwa total penerima manfaat program ini mencapai 82,9 juta jiwa. Fokus utama intervensi gizi BGN kini tidak hanya terbatas pada peserta didik, namun telah diperluas untuk mencakup kelompok prioritas lainnya.
“Prioritas utama kami saat ini mencakup ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, hingga para tenaga pendidik. Perluasan ini bertujuan untuk memberikan dampak intervensi gizi yang menyeluruh, mulai dari masa kehamilan hingga masa pertumbuhan anak di sekolah,” jelas Sony.
Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah dalam menekan angka stunting secara nasional melalui pendekatan siklus hidup, di mana nutrisi yang tepat diberikan sejak masa kehamilan hingga usia produktif.
Menjaga Kualitas di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran
Menanggapi kebijakan pemerintah mengenai efisiensi anggaran negara, Sony menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional sangat mendukung langkah tersebut. Namun, ia memberikan jaminan bahwa efisiensi yang dilakukan tidak akan mengorbankan kualitas maupun standar nutrisi yang telah disepakati.
Baca Juga :
BGN telah menetapkan standar harga per porsi yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi kelompok sasaran:
- Porsi Besar (Rp15.000 per porsi): Diperuntukkan bagi peserta didik mulai dari kelas 4 Sekolah Dasar (SD), ibu hamil, dan tenaga pendidik.
- Porsi Kecil (Rp13.000 per porsi): Diperuntukkan bagi anak balita hingga peserta didik jenjang kelas 1 sampai kelas 3 Sekolah Dasar (SD).
“Anggaran per porsi ini sudah mencakup biaya operasional dapur, insentif tenaga kerja, serta biaya bahan baku pangan. Kami telah melakukan perhitungan cermat agar dengan efisiensi yang diterapkan, nilai gizi dan keamanan pangan tetap menjadi prioritas utama. Tidak ada penurunan standar dalam hal kualitas nutrisi yang diterima oleh masyarakat,” tegasnya.
