Inversi Badan Gizi Nasional (BGN) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola informasi publik dan dokumentasi hukum melalui percepatan transformasi digital yang berkelanjutan.
Langkah ini diwujudkan melalui pengembangan dan peningkatan sistem digital yang lebih modern, transparan, serta terintegrasi guna menjawab kebutuhan masyarakat di era keterbukaan informasi.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengembangan Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BGN yang diselenggarakan di Depok.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam merumuskan arah strategis pengembangan platform digital yang tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyampaikan bahwa pengembangan website PPID dan JDIH merupakan bagian integral dari strategi besar BGN dalam membangun kepercayaan publik. Menurutnya, keberadaan website saat ini tidak lagi sekadar menjadi media informasi, melainkan telah berkembang menjadi representasi utama institusi di ruang publik digital.
“Website telah menjadi salah satu wajah utama institusi di ruang publik, sekaligus menjadi instrumen strategis dalam membangun kepercayaan, memperkuat legitimasi, dan menghadirkan pelayanan yang terbuka serta mudah diakses oleh masyarakat,” ujar Khairul Hidayati dalam keterangannya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa website PPID dan JDIH BGN sebelumnya telah tersedia dan berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi publik serta dokumentasi hukum. Namun demikian, perkembangan teknologi dan meningkatnya ekspektasi masyarakat menuntut adanya pembaruan yang lebih adaptif, responsif, dan selaras dengan arah kebijakan transformasi digital pemerintah.
Pengembangan ini tidak hanya difokuskan pada peningkatan tampilan visual atau aspek teknis semata, melainkan juga mencakup perbaikan sistem pengelolaan konten, integrasi data, serta peningkatan kemudahan akses bagi pengguna. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat, tepat, dan akurat tanpa mengalami kendala yang berarti.
Sebagai bagian dari inovasi layanan digital, BGN juga telah menghadirkan aplikasi PPID BGN yang dapat diunduh melalui Google Play Store. Kehadiran aplikasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi publik secara praktis melalui perangkat seluler. Inovasi ini mencerminkan upaya BGN dalam mengikuti perkembangan teknologi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan berbasis digital.
Baca Juga :
Sementara itu, aplikasi JDIH BGN saat ini tengah dalam tahap pengembangan dan direncanakan akan segera tersedia di platform yang sama. Kehadiran aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai dokumen hukum secara digital, terstruktur, dan terintegrasi. Dengan demikian, prinsip keterbukaan informasi dan kepastian hukum dapat semakin terwujud secara optimal.
Menurut Khairul Hidayati, pengembangan website PPID dan JDIH merupakan langkah krusial dalam mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks ini, transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan akses informasi menjadi aspek utama yang harus terus ditingkatkan.
Website PPID diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana pelayanan informasi publik yang tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama memiliki hak untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan, sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembangunan.
Di sisi lain, website JDIH akan diperkuat sebagai pusat dokumentasi hukum yang lebih sistematis, mutakhir, dan mudah ditelusuri. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya dapat mengakses informasi hukum dengan mudah dan efisien.
Khairul Hidayati juga menekankan bahwa keberhasilan pengembangan kedua platform tersebut tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada kualitas tata kelola serta sinergi antarunit kerja di lingkungan BGN. Kolaborasi yang baik menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa sistem yang dibangun dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
“Pengembangan website PPID dan JDIH tidak cukup hanya berorientasi pada tampilan visual atau aspek teknis semata, tetapi harus dirancang sebagai instrumen kerja kelembagaan yang hidup, berfungsi, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi digital ini. Pegawai yang terlibat dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum perlu dibekali dengan kompetensi yang memadai agar dapat mengelola sistem secara profesional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
BGN juga berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap sistem yang dikembangkan. Dengan adanya evaluasi secara berkala, berbagai kekurangan dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki, sehingga kualitas layanan dapat terus ditingkatkan.
Langkah percepatan transformasi digital ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong digitalisasi layanan publik di berbagai sektor. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan proses birokrasi menjadi lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Di tengah dinamika perkembangan teknologi yang semakin pesat, BGN berupaya untuk tidak hanya mengikuti arus perubahan, tetapi juga menjadi bagian dari pelaku transformasi yang aktif dan inovatif. Dengan menghadirkan sistem digital yang modern dan terintegrasi, BGN optimistis dapat memberikan pelayanan yang lebih baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi.
Secara keseluruhan, pengembangan website PPID dan JDIH merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola informasi publik dan dokumentasi hukum di lingkungan BGN. Melalui pendekatan yang komprehensif, kolaboratif, dan berkelanjutan, BGN berkomitmen untuk menghadirkan layanan digital yang tidak hanya informatif, tetapi juga mudah diakses, transparan, dan akuntabel.
Dengan demikian, transformasi digital yang dilakukan tidak hanya memberikan manfaat bagi internal organisasi, tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat luas. BGN berharap langkah ini dapat menjadi fondasi yang kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
