Inversi Badan Gizi Nasional (BGN) terus mempercepat penguatan landasan hukum Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui intensifikasi koordinasi lintas instansi.
Salah satu langkah strategis yang tengah dilakukan adalah finalisasi kerja sama dengan Badan Karantina Indonesia (Barantin), guna memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan dengan dasar regulasi yang kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Upaya ini mengemuka dalam kunjungan dinas BGN ke Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan di Provinsi Sulawesi Tengah, yang berlangsung di Kota Palu. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah konkret pemerintah dalam memperkuat sinergi antar lembaga, khususnya dalam mendukung implementasi program prioritas nasional di bidang pemenuhan gizi masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, BGN melakukan koordinasi intensif dengan jajaran Barantin di daerah. Fokus utama dari pertemuan ini adalah mempercepat proses perumusan Memorandum of Understanding (MoU) di tingkat pusat, yang akan menjadi payung hukum dalam pelaksanaan kerja sama lintas sektor.
Melalui MoU tersebut, diharapkan terdapat kejelasan pembagian peran, kewenangan, serta tanggung jawab antar lembaga dalam mendukung pelaksanaan program MBG.
Proses penyusunan MoU saat ini masih berada pada tahap finalisasi, seiring dengan adanya penyesuaian internal di tingkat Barantin pusat. Meskipun demikian, komitmen untuk mendukung pelaksanaan program MBG telah ditegaskan oleh kedua belah pihak.
Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi dalam mewujudkan program yang tidak hanya efektif, tetapi juga memiliki legitimasi hukum yang kuat. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyampaikan bahwa percepatan penyusunan MoU menjadi salah satu prioritas utama dalam tahap penguatan program.
Menurutnya, keberadaan dasar hukum yang jelas sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan program dapat berjalan secara terarah dan terkoordinasi.
“Kami memastikan bahwa seluruh proses dalam Program MBG memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya kami untuk mempercepat sinkronisasi kerja sama dengan Barantin, sehingga implementasi program di lapangan dapat berjalan lebih optimal,” ujarnya.
Baca Juga :
Lebih lanjut, Hidayati menjelaskan bahwa kolaborasi lintas sektor tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan fondasi utama dalam membangun tata kelola program yang baik (good governance). Dengan adanya koordinasi yang solid antar lembaga, diharapkan pelaksanaan program MBG dapat memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi.
Dalam konteks ini, peran Barantin dinilai sangat strategis, khususnya dalam mendukung aspek teknis pelaksanaan program. Barantin memiliki kewenangan dan kompetensi dalam pengawasan serta pengendalian mutu bahan pangan, yang menjadi komponen utama dalam program MBG.
Dengan keterlibatan Barantin, kualitas bahan pangan yang digunakan dapat lebih terjamin, baik dari segi keamanan maupun kelayakan konsumsi. “Program ini tidak dapat berjalan secara optimal tanpa dukungan lintas sektor. Kehadiran Barantin menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap bahan pangan yang digunakan memenuhi standar kualitas dan keamanan yang telah ditetapkan,” tambahnya.
Selain memperkuat aspek regulasi dan teknis, koordinasi lintas instansi juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di daerah. Dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari berbagai lembaga terkait, implementasi program MBG dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya pada kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Melalui program ini, pemerintah berupaya memberikan intervensi gizi yang terstruktur dan berkelanjutan, guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.
Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemenuhan gizi yang baik sejak dini akan berkontribusi pada peningkatan kesehatan, kecerdasan, serta produktivitas masyarakat di masa depan.
Selain itu, pelaksanaan program MBG juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan, terutama di tingkat lokal. Keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan dalam rantai pasok program turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan demikian, program ini tidak hanya berfokus pada aspek sosial, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif. Ke depan, BGN berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas program MBG.
Evaluasi dan penyempurnaan kebijakan akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan program. Dengan adanya dasar hukum yang kuat serta dukungan lintas sektor yang solid, pemerintah optimistis bahwa Program MBG dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.
Sinergi antar lembaga menjadi kunci utama dalam mewujudkan program yang tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak positif bagi pembangunan nasional.
Melalui langkah ini, BGN menunjukkan komitmen nyata dalam membangun sistem tata kelola program yang profesional dan terintegrasi. Hal ini menjadi bagian dari upaya besar dalam mewujudkan Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi di masa depan.
