Inversi Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi resmi terkait beredarnya informasi mengenai pembukaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 3 yang mencatut nama lembaga tersebut di berbagai platform media sosial. Informasi tersebut dipastikan tidak benar dan tidak berasal dari sumber resmi BGN.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) BGN, Rahman, menegaskan bahwa hingga saat ini BGN belum membuka tahapan rekrutmen PPPK Tahap 3 sebagaimana yang beredar di masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap informasi yang berkaitan dengan rekrutmen pegawai selalu disampaikan melalui kanal resmi lembaga dan mengikuti mekanisme serta regulasi yang berlaku.
“Perlu kami luruskan, BGN tidak pernah mengeluarkan pengumuman pembukaan PPPK Tahap 3 sebagaimana yang beredar. Informasi tersebut tidak benar dan bukan berasal dari kanal resmi kami,” ujar Rahman dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (27/2).
Ia menjelaskan bahwa seluruh proses rekrutmen di lingkungan BGN dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan terbuka bagi publik. Setiap tahapan seleksi selalu diumumkan melalui situs web resmi dan akun media sosial terverifikasi milik BGN, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rahman juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang beredar tanpa verifikasi yang jelas. Menurutnya, maraknya penyebaran informasi tidak benar atau hoaks di media sosial menuntut masyarakat untuk lebih cermat dalam menyaring informasi, terutama yang berkaitan dengan peluang kerja di instansi pemerintah.
Selain itu, ia mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan informasi rekrutmen palsu oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk tujuan penipuan. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk selalu waspada terhadap segala bentuk tawaran atau informasi yang mencurigakan, terutama yang meminta sejumlah uang dengan mengatasnamakan proses rekrutmen.
“Kami tegaskan bahwa seluruh proses seleksi resmi pemerintah tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun. Jika ada pihak yang meminta sejumlah uang dengan mengatasnamakan rekrutmen BGN, maka dapat dipastikan hal tersebut bukan bagian dari proses resmi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menambahkan bahwa klarifikasi ini penting untuk menjaga ketertiban informasi di ruang publik sekaligus melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat informasi yang tidak benar. Ia menekankan bahwa penyebaran hoaks tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat mencoreng kredibilitas lembaga negara.
“Penyebaran informasi palsu dapat merugikan masyarakat dan mencoreng nama lembaga negara. Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya kembali,” ujarnya.
Baca Juga :
Lebih lanjut, BGN menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan, termasuk dalam hal rekrutmen pegawai. Prinsip keterbukaan informasi menjadi salah satu landasan utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Apabila di kemudian hari terdapat pembukaan formasi PPPK atau jenis rekrutmen lainnya, BGN memastikan bahwa pengumuman tersebut akan disampaikan secara resmi melalui saluran komunikasi yang telah terverifikasi. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat mengakses informasi yang akurat dan terhindar dari informasi yang menyesatkan.
BGN juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi penyebaran hoaks dengan tidak menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kualitas informasi publik dinilai sangat penting dalam menciptakan ekosistem komunikasi yang sehat, terpercaya, dan bertanggung jawab.
Di era digital saat ini, arus informasi yang cepat dan luas memerlukan kesadaran kolektif untuk memastikan bahwa setiap informasi yang beredar telah melalui proses verifikasi yang tepat. Oleh karena itu, edukasi literasi digital menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilah dan memahami informasi.
Dengan adanya klarifikasi ini, BGN berharap masyarakat dapat lebih tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak benar. Ke depan, BGN akan terus meningkatkan kualitas komunikasi publik serta memperkuat sistem penyampaian informasi resmi agar lebih mudah diakses oleh masyarakat luas.
Secara keseluruhan, langkah klarifikasi yang dilakukan oleh BGN mencerminkan komitmen lembaga dalam menjaga transparansi, melindungi masyarakat, serta membangun kepercayaan publik melalui penyampaian informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Dengan dukungan masyarakat, diharapkan ruang informasi publik di Indonesia dapat menjadi lebih sehat, aman, dan bebas dari hoaks.
