Inversi Pemerintah terus memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak fase awal kehidupan.
Salah satu fokus utama saat ini adalah memastikan bahwa program MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD (3B) dapat tersalurkan secara tepat sasaran, mulai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga benar-benar diterima oleh keluarga yang membutuhkan.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, menegaskan bahwa program MBG 3B merupakan intervensi yang sangat sensitif karena menyangkut fase krusial dalam siklus kehidupan manusia.
Oleh karena itu, seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari proses produksi di SPPG hingga distribusi kepada penerima manfaat, harus berjalan secara optimal, aman, dan bebas dari penyimpangan.
“Program untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita ini sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan kesehatan generasi masa depan. Oleh karena itu, kita harus memastikan pelaksanaannya tepat sasaran, mulai dari SPPG hingga ke keluarga penerima manfaat,” ujar Wihaji dalam keterangannya di Jakarta.
Dalam rangka memastikan hal tersebut, Menteri Wihaji melakukan peninjauan langsung ke salah satu SPPG di Pemalang, Jawa Tengah, pada Kamis (23/4). Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung proses pelaksanaan program di lapangan, sekaligus memastikan bahwa layanan gizi yang diberikan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Dalam kunjungannya, Wihaji menekankan bahwa layanan pemenuhan gizi memiliki dampak langsung terhadap tumbuh kembang anak, khususnya pada periode awal kehidupan yang dikenal sebagai fase emas (golden period). Oleh karena itu, ketepatan sasaran dan kualitas layanan menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan program dalam jangka panjang.
Selain meninjau operasional SPPG, Menteri Wihaji juga melakukan pengamatan terhadap kondisi keluarga yang masuk dalam kategori risiko stunting (KRS). Ia menemukan bahwa sebagian keluarga masih menghadapi tantangan dalam hal hunian yang layak dan sanitasi yang memadai.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa intervensi gizi perlu diiringi dengan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk pendampingan keluarga secara berkelanjutan.
Baca Juga :
Dalam konteks tersebut, peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) menjadi sangat penting. TPK tidak hanya berfungsi sebagai pendukung distribusi program, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada keluarga, melakukan pemantauan kondisi kesehatan ibu dan anak, serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan secara optimal.
“Peran TPK sangat strategis dalam mendukung keberhasilan program MBG 3B. Mereka berada di garis depan dalam melakukan pendampingan dan memastikan bahwa layanan gizi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wihaji menegaskan bahwa pengawasan dan evaluasi program harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kendala yang muncul di lapangan dapat segera diidentifikasi dan ditangani secara tepat.
Menurutnya, program MBG 3B tidak hanya sekadar kegiatan distribusi makanan, tetapi merupakan bagian dari layanan negara yang harus dijaga kualitas dan integritasnya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme evaluasi yang responsif serta sistem pengawasan yang kuat agar program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Upaya penguatan program MBG 3B ini juga sejalan dengan target nasional dalam menurunkan angka stunting. Pemerintah menargetkan prevalensi stunting dapat ditekan hingga 18,8 persen pada tahun 2026 dan 14 persen pada tahun 2029. Untuk mencapai target tersebut, intervensi sejak masa kehamilan menjadi langkah strategis yang tidak dapat diabaikan.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Pemalang juga menunjukkan komitmen dalam mendukung pelaksanaan program ini. Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, menyampaikan bahwa hingga 31 Maret 2026, terdapat 137 SPPG yang telah beroperasi di wilayahnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 84 unit secara khusus melayani program MBG 3B.
Program ini telah menjangkau ribuan penerima manfaat, termasuk 3.762 ibu hamil, 10.920 ibu menyusui, serta 26.974 balita non-PAUD. Capaian ini menunjukkan bahwa program MBG 3B telah memberikan dampak yang luas dan signifikan bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan akses terhadap layanan gizi yang berkualitas.
Ke depan, pemerintah akan terus memperluas jangkauan program MBG 3B ke berbagai daerah di Indonesia, sekaligus meningkatkan kualitas layanan melalui penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem pemantauan dan evaluasi.
Secara keseluruhan, langkah yang dilakukan oleh pemerintah melalui program MBG 3B mencerminkan komitmen kuat dalam membangun generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan produktif.
Dengan memastikan bahwa setiap intervensi dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan, diharapkan program ini dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas di Indonesia.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, program MBG 3B diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.
