Inversi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pengadaan ribuan sepeda motor listrik untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan secara efisien, transparan, serta berada di bawah harga pasar.
Pengadaan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kelancaran distribusi layanan MBG, khususnya di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
Menurut Dadan, keberadaan kendaraan operasional seperti sepeda motor listrik sangat krusial dalam menjangkau daerah-daerah dengan akses terbatas, seperti desa-desa di wilayah pedalaman yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.
Ia menjelaskan bahwa program MBG dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata, termasuk wilayah yang secara geografis memiliki tantangan distribusi yang tinggi.
“Program ini menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses. Banyak wilayah yang hanya bisa dijangkau menggunakan sepeda motor. Oleh karena itu, kendaraan ini menjadi penunjang utama operasional di lapangan,” ujar Dadan.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penggunaan sepeda motor listrik juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan energi ramah lingkungan. Selain mendukung mobilitas operasional, kebijakan ini dinilai mampu memberikan kontribusi positif terhadap pengurangan emisi karbon dan efisiensi biaya jangka panjang.
Penjelasan mengenai mekanisme pengadaan juga disampaikan oleh Tenaga Ahli Wakil Kepala BGN Bidang Investigasi, Komunikasi, dan Media Sosial, Dian Islamiati Fatwa. Ia menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan dilakukan melalui sistem resmi pemerintah yang telah diatur secara ketat dan mengedepankan prinsip akuntabilitas.
“Pengadaan sarana operasional, termasuk kendaraan, dilaksanakan melalui mekanisme resmi seperti e-purchasing, dengan parameter teknis, tahapan, serta pengawasan yang jelas dan terstruktur,” ujar Dian.
Ia menambahkan bahwa sistem pengadaan tersebut dirancang untuk memastikan setiap proses berjalan sesuai regulasi, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, hingga pengawasan pelaksanaan. Dengan demikian, potensi penyimpangan dapat diminimalkan dan kualitas barang yang diperoleh tetap terjaga.
Baca Juga :
Terkait dengan informasi yang beredar di ruang publik mengenai besaran anggaran pengadaan sepeda motor listrik, Dian menegaskan bahwa angka-angka tersebut tidak dapat langsung dijadikan sebagai gambaran realisasi keseluruhan. Ia menjelaskan bahwa pengadaan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan kebutuhan operasional serta kesiapan distribusi di masing-masing wilayah.
“Pengadaan dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, angka yang muncul di publik tidak serta-merta mencerminkan realisasi sekaligus, melainkan merupakan bagian dari perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” jelasnya.
Sebelumnya, lembaga pemantau anggaran Center for Budget Analysis (CBA) menyampaikan temuan terkait anggaran pengadaan sepeda motor listrik yang disebut mencapai Rp3,2 triliun untuk 65.067 unit. Namun demikian, informasi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut, sebagaimana juga disampaikan oleh BBC News Indonesia yang belum dapat mengonfirmasi data tersebut secara independen.
Di sisi lain, sejumlah laporan media, termasuk Project Multatuli, mengungkapkan adanya data pengadaan sepeda motor listrik sebesar Rp1,2 triliun untuk tahun 2025 yang dipublikasikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam data tersebut, tercantum harga unit kendaraan yang bervariasi, tergantung pada spesifikasi dan jenis kendaraan yang digunakan.
Menanggapi berbagai informasi tersebut, BGN menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, dengan mempertimbangkan aspek teknis, efisiensi, serta kesesuaian dengan kondisi geografis dan kebutuhan operasional di lapangan.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa kendaraan yang digunakan benar-benar mampu mendukung pelaksanaan program MBG secara optimal. Pengadaan sepeda motor listrik ini juga dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat infrastruktur pendukung program MBG.
Dengan adanya kendaraan operasional yang memadai, distribusi makanan bergizi dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan merata, terutama di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kelancaran distribusi serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung di lapangan.
Dalam konteks ini, pengadaan kendaraan operasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemerintah dalam memastikan efektivitas program. Dengan sistem distribusi yang baik, manfaat program dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, sehingga tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat tercapai.
Selain itu, penggunaan sepeda motor listrik juga memberikan nilai tambah dari sisi efisiensi biaya operasional. Dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar fosil, motor listrik dinilai lebih hemat dalam jangka panjang serta memiliki biaya perawatan yang relatif lebih rendah. Hal ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran yang efektif dan berkelanjutan.
Pemerintah melalui BGN juga terus membuka ruang transparansi dengan memberikan penjelasan kepada publik terkait berbagai isu yang berkembang. Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat dipahami secara utuh dan objektif.
Dengan berbagai penjelasan tersebut, pengadaan sepeda motor listrik diharapkan dapat dilihat sebagai bagian dari upaya strategis pemerintah dalam memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Tidak hanya sebagai sarana operasional, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kualitas distribusi program secara nasional.
Ke depan, BGN berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola program, termasuk dalam aspek pengadaan barang dan jasa. Dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, diharapkan seluruh program pemerintah dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat luas.
