Inversi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan langkah strategis pemerintah dalam melakukan penutupan sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya penataan dan peningkatan kualitas layanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus berkembang di seluruh Indonesia.
Berdasarkan data per 30 Maret 2026, dari total 26.066 SPPG yang telah beroperasi, sebanyak 2.162 unit mengalami penutupan sementara. Dari jumlah tersebut, 1.789 unit berstatus suspend, 368 unit mendapatkan peringatan pertama (SP1), dan 5 unit menerima peringatan kedua (SP2).
Langkah ini diambil bukan sebagai bentuk penghentian permanen, melainkan sebagai proses evaluasi dan perbaikan agar seluruh SPPG dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah.
Dadan Hindayana menegaskan bahwa salah satu alasan utama penutupan sementara adalah belum terpenuhinya kewajiban administrasi berupa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini merupakan bukti bahwa suatu unit layanan telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Masih terdapat SPPG yang belum mendaftarkan SLHS, dan ada pula yang telah mendaftar tetapi sertifikatnya belum terbit. Untuk itu, kami melakukan penangguhan operasional sementara hingga persyaratan tersebut terpenuhi,” ujar Dadan dalam keterangannya kepada media di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta.
Selain aspek administratif, faktor lain yang menjadi perhatian utama adalah ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Fasilitas ini sangat penting untuk memastikan bahwa limbah hasil kegiatan operasional SPPG tidak mencemari lingkungan. Oleh karena itu, BGN memberikan waktu kepada pengelola SPPG untuk segera melengkapi sarana tersebut sebelum kembali beroperasi.
“Kami meminta setiap SPPG untuk membangun IPAL terlebih dahulu. Penangguhan ini bersifat sementara, biasanya satu hingga dua minggu, tergantung pada kecepatan penyelesaian fasilitas tersebut,” jelasnya.
Langkah ini menunjukkan komitmen BGN dalam menjaga keseimbangan antara pemenuhan gizi masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dengan adanya IPAL, pengelolaan limbah dapat dilakukan secara lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Baca Juga :
Di sisi lain, BGN juga melakukan evaluasi terhadap kualitas menu yang disajikan oleh SPPG. Selama bulan Ramadan, ditemukan sebanyak 62 SPPG yang menyajikan menu yang belum sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan. Temuan ini sempat menjadi perhatian publik dan ramai diperbincangkan di media sosial.
Menanggapi hal tersebut, BGN segera mengambil tindakan dengan menghentikan sementara operasional SPPG yang bersangkutan. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada pengelola untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian menu agar sesuai dengan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) dari Kementerian Kesehatan.
“Kami hentikan sementara agar mereka dapat memperbaiki kualitas layanan. Ini adalah bagian dari proses pembinaan, bukan semata-mata sanksi,” tambah Dadan.
Langkah evaluatif ini merupakan bagian dari sistem pengawasan berkelanjutan yang diterapkan BGN. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan seluruh SPPG dapat memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, khususnya para peserta didik yang menjadi penerima manfaat program MBG.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, turut memberikan pandangan positif terhadap perkembangan program ini. Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini sekitar 60 juta anak di Indonesia telah merasakan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis.
“Tentu masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Namun, secara keseluruhan program ini berjalan dengan baik dan akan terus ditingkatkan kualitasnya,” ujar Zulkifli Hasan.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan penutupan sementara merupakan langkah yang diperlukan untuk memastikan standar layanan tetap terjaga. SPPG yang tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan berpotensi untuk ditutup secara permanen, sedangkan yang mampu memenuhi persyaratan akan diizinkan kembali beroperasi.
Pendekatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun sistem layanan gizi yang tidak hanya luas jangkauannya, tetapi juga unggul dalam kualitas. Dengan adanya evaluasi, pembinaan, dan penegakan standar, program MBG diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Lebih dari sekadar program bantuan pangan, MBG merupakan investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pemenuhan gizi yang baik sejak usia dini akan berdampak langsung pada peningkatan kesehatan, kecerdasan, serta produktivitas generasi mendatang.
Ke depan, BGN akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh SPPG di Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan program ini berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
Dengan langkah-langkah perbaikan yang dilakukan secara konsisten, diharapkan seluruh SPPG dapat memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga program Makan Bergizi Gratis dapat terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.
